SuaraLira.com, PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy Yatim ngaku geram dengan isu mutasi gelombang kedua, yang menyasar pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Riau sebagai hal dihembuskan Sekdaprov SF Hariyanto.

 

Dengan adanya isu itu, sesuai pantauan awak media di beberapa dinas. Hal yang tampak dengan suasana kerja itu mulai tidak kondusif. Karena pejabat eselon II (Kepala OPD, red) seakan kurang gairah dan menunggu nasib yang tidak pasti.

 

"Kami tidak mau berandai-andai. Cuma kami menunggu saja apa itu kebijakan pimpinan. Kita tetap bekerja selesaikan program dan dari kegiatan masih belum tuntas tahun ini. Kita maksimalkanlah, meski pun kami tidak tahu itu sampai kapan bisa bekerja," kata salah seorang Kepala OPD enggan dipublish.

 

Terkait hal ini, hari Selasa (14/11/2023). Eddy Yatim mengatakan, bahwa dengan adanya isu mutasi yang hanya membuat suasana birokrasi di tubuh Pemerintah Provinsi Riau gaduh. Politisi dari Demokrat ini mengatakan, hendaknya jangan lagi membuat suatu kegaduhan.

 

"Sudahlah, jangan lagi buat kegaduhan. Tak elok dilihat orang. Beri kesempatan OPD menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakannya. Tinggal satu bulan saja, tanggal 15 Desember sudah tutup buku kegiatan tahun ini," kata Eddy Yatim.

 

Eddy Yatim juga meminta pemimpin di Riau tidak mempertontonkan arogansi kekuasaannya. Sebab, apa pun alasan kata Eddy Yatim, dengan waktu yang singkat dan agenda yang padat di akhir tahun ini, menyelesaikan program pada  kegiatan 2023 dan penyusunan APBD 2024.

 

Karena sambungnya, ada sebanyak 30 orang lebih pejabat yang terkena non job dan empat orang yang terkena demosi. "Membuat pejabat kita terkena psikologisnya. Ini jelas bukan hal untuk penataan birokrasi yang lebih baik dan pencapaian kinerja," katanya.

 

Ditambahkan Eddy Yatim, pihaknya juga sudah ada melakukan hal komunikasi dengan KASN di Jakarta terkait heboh isu mutasi yang terjadi di Pemerintah Provinsi Riau. KASN ini, dikatakan Eddy Yatim menyayangkan kondisi terjadi di Provinsi Riau. 

 

"Cuma sayangnya, sampai sekarang ini, sebagai lembaga pengawas, dari KASN itu belum mengeluarkan apa-apa terkait rencana mutasi dan juga uji kompetensi pejabat eselon II Pemprov Riau. Komisi ini juga berencana datangi Kemendagri dan Badan Kepegawaian Nasional di Jakarta berkonsultasi soal isu mutasi ini," katanya. **

 

(Dairul/Advetorial/Humas DPRD Riau/sl)