SuaraLira.com, PEKANBARU (RIAU) - Rapat kerja Komisi II DPRD Riau l, bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), hari Senin (11/11/2024) mulai membahas Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025.

 

Kegiatan, yang bertempat di Ruang Rapat Komisi II DPRD Riau. Rapat dipimpin Ketua Ko­misi II DPRD Riau Adam Syafaat dengan didampingi Wakil Ketua Komisi II Hardi Chandra, serta anggota Komisi II yaitu Soniwati, Monang Elizer, Ginda Burnama, Sutan Sari Gunung, dan Hasby Assodiqi. Sementara itu hadir juga Plt Kepala Dinas DLHK Alwamen beserta seluruh jajaran.

 

Plt Kepala DLHK Alwamen dikesempatan itu, memaparkan program-program yang telah direncanakan. Salah satu program unggulan dipaparkan adalah pengelolaan hutan. Program yang mencakup kegiatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yaitu bertujuan menjaga kelestarian ekosistem hutan. Selain itu, DLHK akan fokus pada pelatihan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

 

Terkait itu, anggota Komisi II Hasby menyoroti permasalahan yang sering terjadi terkait aktivitas penanaman di dalam kawasan hutan korporasi. Ia pun mencontohkan kasus yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. “Kami berharap Satgas Hutan dapat lebih proaktif turun ke lapangan untuk menyelesaikan masalah ini,’’ ujarnya.

 

Katanya, jangan sampai masya­rakat yang menjadi korban dari permainan pihaknya perusahaan. Kalau masyarakat memiliki hak atas lahan tersebut, maka juga harus segera diselesaikan secara legal. Namun, jika tidak, harus ada kejelasan statusnya. Karena sambungnya, hal demikian telah banyak terjadi dilapangan.

Sementara itu, Ketua Komisi II Adam Syafaat menekankan akan pentingnya program-program yang berorientasi pada masyarakat. Maka, berharap DLHK dapat meningkatkan kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti pembenihan dan pelatihan.

 

“Kami ingin agar DLHK dapat perbanyak program yang juga dapat meningkatkan penghasilan dan keahlian masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat serta kurangi ketergantungan pada sumber daya alam,” paparnya. DLHK lanjut dia, punya peluang untuk berkolaborasi berbagai pihak dalam mencapai tujuan pembangunan.

 

“Tentunya ini banyak harapan masyarakat. Terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan melibatkan masyarakat didalam pengambilan keputusan. Untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan sinergi yang kuat antara DLHK dengan lembaga terkait lainnya,” pintanya. Ia menambahkan, kalau edukasi dan sosialisasi pada masyarakat tentunya sangat penting.

 

Kesempatan itu, dia juga meminta DLHK melakukan evaluasi yang secara berkala terhadap pelaksanaan programnya. Hasil evaluasi ini, tentunya itu digunakan bahan perbaikan untuk program berikutnya. Dari pihak DPRD Riau katanya, juga melakukan evaluasi terhadap kinerja DLHK ink secara berkala.

 

(Advetorial DPRD Riau/Rul)