Suaralira.com, Rengat - Terkait dengan adanya  usulan sekolah rakyat yang rencananya akan di bangun dengan lahan seluas 6 hektar yang lokasinya berdekatan dengan Rusunawa Pemda Kabupaten Inhu, Selasa tanggal 29 April 2025 pukul 09.00 WIB bertempat di ruang kerja Sekda kabupaten Inhu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

 

Rapat yang langsung dibuka oleh Pj Sekda kabupaten Inhu yang menyampaikan bahwa kegiatan ini akan membahas terkait dengan adanya usulan sekolah rakyat yang rencananya akan di bangun dengan lahan seluas 6 hektar yang lokasinya berdekatan dengan Rusunawa Pemda Kabupaten Inhu.

 

Tentang ini nantinya secara rinci akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Dinas sosial tentang usulan sekolah rakyat tersebut.

 

Dalam kesempatan tersebut pertama kali yang disampaikan oleh  Nursisman (Kadis sosial) menyampaikan bahwa dirinya sekitar 

tanggal 22 April 2025 kemarin kami menghadiri undangan dari pemerintah pusat dalam rangka usulan sekolah rakyat.

 

Selanjutnya saat berada di Dinas PU pembangunan jakarta jadi pada kesempatan ini terkait dengan  pembangunan lahan tersedia 5 hektar sedangkan yang dari pemerintah pusat sesuai dengan denah harusnya ada sekitar  6 hektar."ujarnya.

 

Sementara lahan kita dari total keseluruhan ada pemilikan lahan Kodim dan polres yang berada di tengah tengah, untuk itu nanti akan melakukan perubahan dan pembaharuan agar lahan yang akan di jadikan sekolah rakyat menjadi satu hamparan yang tentunya nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak Kodim dan polres tentang pergeseran lahan tersebut.

 

Sementara Kaban DPKAD Riswidiantoro memberi masukan jika dalam  pembangunan sekolah rakyat ingin menyatu dalam satu hamparan mau tidak mau maka lahan milik kodim dan polres nanti bisa pindahkan atau digeser tentu harus ada kesepakatan.

 

Lanjut Aris diketahui bahwa lahan tersebut saat turun lokasi bahwa lahan tersebut juga belum rata perlu juga diratakan untuk menjadikan satu hamparan.

 

Pada waktu yang sama Dandim 0302/Inhu yang diwakili oleh  Kasdim 0302/Inhu mengatakan bahwa pihaknya tetap mendukung program ini yakni pembangunan sekolah rakyat"ujarnya.

 

Terkait dengan adanya masalah lahan  yang dimiliki oleh Kodim 0302/Inhu seluas 2 hektar punya Kodim yang nantikan akan digeser atau bagaimana tentunya nanti kami laporkan dulu ke pimpinan."ungkapnya.

 

Tentang ada atau tidak solusi disini dalam rapat ini yang jelas kami tetap selalu tetap mendukung program yang bagus ini karena program ini salah satu program untuk mencerdaskan kehidupan bangsa."terangnya.

 

Zul Asri (Kabid Pu Inhu) Yang mewakili dari PUPR masalah atas proses  pembangunan sekolah rakyat untuk perizinan KPR dan bangunan gedung dari kita nanti minta arahan yang paling penting adalah sama sama mari kita saling mendukung satu sama lain."katanya.

 

Pihak Disdik Inhu Anto (Kabid Pendidikan Inhu)

Dari dinas pendidikan yang diberi waktu satu minggu untuk pola rekrutmen siswa agar bisa  mengedepankan anak anak yang kurang mampu.

 

Sekolah rakyat ini lanjut Anto memang sangat membantu untuk anak anak yang tidak sekolah/putus sekolah dimana dalam setiap asrama berisikan 20 orang dengan satu pendamping dan semua yang masuk asrama sudah di fasilitasi oleh negara.

 

Terkait dengan rekrutmen kepala sekolah nantinya harus mempunyai sertifikat pendidik untuk usia tergantung golongan dan untuk 

Calon kepala sekolah harus memiliki sertifikat dari guru penggerak.

 

Dikatakanya bahwa sampai saat ini baru dua calon kepala sekolah yang mendaftar yaitu baru SD dan SMP untuk SMA belum adabdikarebakan bahwa sampai saat ini PNS di kabupaten Indragiri hulu masih kekurangan."paparnya.

 

Dan Untuk pola registrasi PNS yang berkeinginan untuk menjadi guru di sekolah rakyat nanti bisa berkoordinasi dengan kementerian sosial."pintanya.

 

Kadishub Inhu Jawaltervtidak banyak yang disampaikan terkait dengan penggunaan jalan ataupun pembangunan jalan pihaknya nanti koordinasikan dengan Pemprov karena berhubungan dengan jalan provinsi."ujarnya.

 

Diakhir rapat tersebut Paino, SP (Pj Sekda Inhu) mengatakan bahwa dengan usulan lahan yang di ajukan akan di lakukan pembaharuan bentuk lokasi lahan agar mempermudah dalam pembangunan sekolah rakyat dikarenakan lahan terpisah ada lahan yang dimiliki oleh lahan TNI dan polri.

 

Agar secepatnya pihak terkait agar melengkapi dokumen terkait rencana pembangunan sekolah rakyat.

Pemerintah Daerah akan mengkoordinasikan dengan Dinas pendidikan terkait retribusi kebutuhan guru dari Pemda atau mengambil pengajar atau guru melalui PPG prajabatan.

 

Keberlangsungan Sekolah Rakyat pemerintah Daerah kabupaten Indragiri Hulu akan menyerahkan tanah atau bangunan yang digunakan sebagai sekolah rakyat melalui mekanisme hibah kepada kementerian sosial dalam jangka waktu paling lama 3 tahun setelah di tandatangani nya perjanjian pinjam pakai.

 

Rapat tersebut dihadiri oleh Paino, SP (Pj Sekda Inhu), Mayor Inf Kabul (Kasdim 0302/Inhu), Jawalter Situmorang, M.Pd (Kadishub Inhu)

Bakri, St (Kadis DLH Inhu), Nursisman (Kadis Sosial Inhu), Anto (Kabid Pendidikan Inhu), Zul Asri (Kadis PU Inhu), Riswidiantoro(PRS.sl)