PEKANBARU, Suaralira.com -- Maraknya pertanyaan mengenai Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) oleh rekan media dan LSM kepada kepala sekolah di Provinsi Riau dan kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penyalahgunaan dana, kurangnya transparansi, dan sanksi yang tidak jelas bagi pelaku penyimpangan. 

 

Pertanyaan ini muncul karena masih banyak ditemukan kasus penyalahgunaan dana BOS maupun Bosda, seperti pemotongan dana, penggunaan yang tidak sesuai peruntukan, dan pungutan liar yang memberatkan orang tua/wali murid. 

 

Namun terkadang pertanyaan terkait pengelolaan dana BOS maupun Bosda itu terkesan hanya sekedar mencari-cari kesalahan dari oknum kepala sekolah, dan pastinya hal itu akan menjadikan kepala sekolah menjadi tidak nyaman. 

 

Kepada media ini, beberapa kepala sekolah mengeluhkan hal ini, dan salah satu kepala sekolah SMAN di Pekanbaru mencurahkan keluh kesahnya dengan mengatakan, "sebagai kepala sekolah terkadang saya risih dengan pertanyaan soal dana BOS dari rekan2 media dan rekan dari LSM, yang seolah-olah kita kepala sekolah ini selalu melakukan penyalahgunaan dana BOS," sebutnya. 

 

"Sementara dana Bosda tahun 2024 aja sampai saat ini belum ada cair, dan masuk ke tunda bayar, dan pembayarannya itu pun masuk pada APBD-P 2025, ditambah lagi Bosda 2025 juga sampai saat ini belum cair, dan semua kebutuhan sekolah harus dibayarkan, sampai berhutang kesana kesini apa mereka tau, datang malah mempertanyakan penyalahgunaan dana BOS," urainya. 

 

"Jadi harapan saya kepada kawan-kawan media maupun LSM, jangan cuma hanya mempertanyakan soal penyalahgunaan dana BOS aja, tapi juga harus mampu memperjuangkan agar dana Bosda segera terealisasikan ke seluruh sekolah, pastinya hal itu akan menunjang kemajuan tiap sekolah, bukan hanya menambah beban pikiran kepala sekolah," pesannya. 

 

Ketum Aliansi Barisan Masyarakat Bersih dari Korupsi (BASMI) Riau, Fadli saat memberikan pernyataan kepada awak media, dikatakanya, "sebagai kontrol sosial kita sudah selayaknya mempertanyakan kinerja pemerintah yang kiranya tidak sesuai dengan tupoksinya, juga soal anggaran pemerintah yang tidak transparansi dan diduga sarat akan korupsi," sebutnya. Rabu (20/8/25). 

 

"Namun disisi lain kita juga harus menjaga integritas kita, soal penggunaan dana BOS, jika oknum kepala sekolah melakukan penyalahgunaan dana BOS dan memiliki bukti yang akurat, segera laporkan ke pihak terkait, jika perlu pidanakan oknum kepsek tersebut, bukan dengan cara mencari-cari kesalahan yang hanya akan membuat kepala sekolah menjadi risih dan pastinya hal itu akan menghambat kinerja mereka," pintanya. 

 

Apalagi saat ini kita semua pasti tau lah, pemerintah sedang mengalami defisit anggaran, dan itu dampaknya sampai kepada pencairan dana BOSDA tertunda, tentunya hal itu membuat kepala sekolah pusing tujuh keliling dalam mencari pinjaman kesana kemari untuk menutupi kebutuhan sekolah yang dipimpinnya. 

 

Harapan saya, "ada baiknya dan lebih bijaknya mari sama-sama kita memperjuangkan dan meminta kepada Gubernur Riau agar lebih memprioritaskan pendidikan, dan segera mengupayakan pencairan dana Bosda 2024 dan 2025, tunda dahulu kegiatan-kegiatan seremonial yang menguras anggaran yang sifatnya tidak terlalu prioritas, utamakan dahulu pendidikan," harapnya. 

 

Terakhir dikatakannya, "jika Gubernur Riau Abdul Wahid betul-betul memprioritaskan pendidikan, pasti terealisasikan pencairan dana Bosda dari 2024 sampai 2025 ini, apalagi saat ini semua Juknis dan Administrasinya sudah disiapkan Dinas Pendidikan Riau. Tinggal menunggu signal dari BPKAD terkait ketersediaan anggaran," tutupnya. (Ded)