SuaraLira.Com, Meranti -- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai mengarahkan fokus pembangunan tahun 2027 pada program yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam menekan angka kemiskinan, penurunan stunting, serta penguatan ekonomi wilayah kepulauan.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, saat membuka Forum Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027, Rabu (4/3), di Ballroom Afifa, Selatpanjang.

Dalam forum tersebut, Muzamil meminta seluruh perangkat daerah meninggalkan pola perencanaan yang bersifat administratif maupun kegiatan yang hanya berorientasi seremonial. Ia menekankan agar setiap program disusun berbasis data atau evidence-based planning, terukur, serta selaras dengan indikator makro pembangunan daerah.

“Setiap perangkat daerah harus memastikan program dan kegiatan mendukung pencapaian indikator makro daerah. Prioritaskan program yang berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan,” tegasnya.

Forum Renja ini menjadi salah satu tahapan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, sekaligus ruang penyelarasan antara hasil Musrenbang kecamatan dengan rancangan program perangkat daerah.

Adapun tema pembangunan daerah tahun 2027 ditetapkan sebagai “Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing, Ekonomi Inklusif, Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.”

Menurut Muzamil, tema tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengejar angka statistik, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah kepulauan.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antar perangkat daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun pemborosan anggaran.

“Belanja rutin dan kegiatan yang tidak memiliki dampak terukur harus dievaluasi,” kata Muzamil.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kepulauan Meranti, Dr. Abu Hanifah, menegaskan bahwa forum Renja tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi momentum untuk mempertajam arah prioritas pembangunan daerah.

“Forum ini bertujuan mengharmonisasikan usulan hasil Musrenbang kecamatan dengan program perangkat daerah. Kita mempertajam indikator kinerja serta menyepakati prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Menurut Abu Hanifah, pembahasan difokuskan pada sejumlah persoalan mendasar daerah seperti kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, serta berbagai isu strategis lain yang membutuhkan intervensi lintas sektor.

Forum Renja 2027 juga disebut sebagai bagian dari penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Tematik, dengan harapan setiap penggunaan anggaran daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Sang/sl)