Asahan | Kinerja Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Asahan sampai saat ini kuat dugaan dinilai tidak maksimal atau "mandek", dikarenakan, minimnya laporan pengawasan di tingkat dapur (SPPG), minim evaluasi, serta lambatnya respons terhadap menu yang tidak layak. 

 

Per awal Maret 2026,  jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Asahan, dengan laporan terbaru ada 64 dapur telah beroperasi.

 

Pada tanggal (9/3/2026) 18 SPPG di wilayah Kabupaten Asahan ditutup sementara, dikarenakan tidak memenuhi sertifikat laik Higiene sanitasi (SLHS) ke Dinas Kesehatan, penutupan ini juga terkait dengan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

 

Yang menjadi pertanyaan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Asahan apakah Vendor/Kemitraan memiliki syarat mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang meliputi legalitas badan usaha (PT/CV/Koperasi/Yayasan), memiliki NIB, NPWP, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinkes, dengan luas bangunan SPPG minimal 150 - 300 M2, dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

 

Satgas yang berwenang sebagai penindak langsung dalam pelaksanaan program MBG adalah Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Kepolisian dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti direktif Presiden terkait rencana aksi program prioritas nasional.

 

Terkait program MBG Kepolisian dan Kejaksaan seharusnya berperan aktif dalam pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui fungsi intelijen dan penegakan hukum untuk memastikan program tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas.

 

Tugas Satgas meliputi pemetaan potensi ancaman (AGHT), pendampingan hukum, pemantauan distribusi bahan, hingga penindakan penyimpangan anggaran.

 

Semestinya Satgas MBG berperan krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program nasional ini dengan memastikan setiap porsi yang diberikan aman dan memenuhi standar gizi.

 

Seluruh masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Asahan juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas terkait untuk membuat Website resmi terkait program MBG khususnya di wilayah Kabupaten dapat diakses langsung oleh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Asahan.

 

Harapan kedepannya agar keuangan Negara yang dikeluarkan melalui program MBG tepat pada sasarannya. (IS/SL)