SuaraLira.com || Pekanbaru -- Polemik pengelolaan Pasar Kodim Pekanbaru belum mereda. Setelah inspeksi mendadak (sidak) Ketua DPRD Pekanbaru bersama Komisi II DPRD Pekanbaru, para pedagang kembali mempertanyakan sejumlah kebijakan pengelola yang dinilai menyimpang dari fungsi awal pasar tradisional.

 

Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar se-Pekanbaru, Indra Mulyadi, mengaku menyayangkan kedatangan pimpinan DPRD dan Komisi II ke Pasar Kodim yang disebut berlangsung mendadak tanpa pemberitahuan kepada perwakilan pedagang.

 

“Tentu saja kami sangat berterima kasih kepada Ketua DPRD Isa dan Komisi II yang hadir. Memang sejak awal kami meminta mereka turun langsung melihat situasi di lapangan. Namun sayangnya kedatangan dewan ini tiba-tiba, sehingga persoalan yang kompleks ini belum dapat dibahas secara maksimal dengan data yang lengkap,” kata Indra kepada SuaraLira.com, Senin (25/5/2026).

 

Menurut Indra, sebelumnya pihak pedagang telah dua kali meminta anggota DPRD turun langsung ke lapangan, yakni saat hearing bersama Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid pada akhir April lalu dan saat rapat bersama Komisi II DPRD Pekanbaru pada pertengahan Mei 2026.

 

Dalam sidak tersebut, lanjut Indra, persoalan yang disampaikan kepada anggota dewan tidak jauh berbeda dari aspirasi yang selama ini disuarakan pedagang.

 

Turut hadir dalam kunjungan itu Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Zainal Arifin, Sekretaris Komisi II M Rizki Rinaldi, serta anggota DPRD lainnya yakni Rizky Bagus Oka, Arwinda Gusmalina, Jepta Sitohang, dr Meiza Ningsih, dan Fikri Raihan Ramadhana.

 

Salah satu persoalan yang kembali dipertanyakan pedagang adalah masuknya aktivitas nonperdagangan di kawasan pasar, termasuk keberadaan kampus dan dugaan perubahan fungsi sejumlah kios menjadi tempat tinggal mahasiswa.

 

“Pasar ini awalnya dibangun untuk aktivitas perdagangan. Tapi sekarang ada kampus masuk, ada kios yang berubah fungsi menjadi asrama. Ini yang dipertanyakan pedagang,” ujarnya.

 

Indra mengungkapkan, beberapa pemilik kios bahkan mengaku terkejut setelah mengetahui unit yang mereka miliki diduga telah digunakan sebagai tempat tinggal tanpa pemberitahuan sebelumnya.

 

“Ada pemilik datang melapor kepada kami. Mereka bilang kiosnya berubah jadi asrama tanpa ada pemberitahuan,” katanya.

 

Selain persoalan alih fungsi ruang, pedagang juga menyoroti aktivitas renovasi dan pembangunan di area pasar yang disebut berdampak langsung terhadap kenyamanan berdagang.

 

Pedagang mengeluhkan suara bising pekerjaan konstruksi, debu, hingga aktivitas pengeboran yang dinilai mengganggu aktivitas perdagangan, khususnya di lantai bawah pasar.

 

“Kami sudah berkali-kali komplain. Debu turun ke bawah, suara mesin juga mengganggu aktivitas berdagang,” ujar Indra.

 

Persoalan lain yang menjadi sorotan ialah perpanjangan kerja sama pengelolaan Pasar Kodim oleh PT Peputra Maha Jaya (PMJ). Pedagang mempertanyakan alasan perpanjangan dilakukan pada tahun 2022, bukan menunggu masa kontrak awal berakhir pada 2025.

 

“Kontrak awal itu mulai 2005 sampai 2025. Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa diperpanjang pada 2022, bukan saat masa kontraknya selesai?” katanya.

 

Menurut Indra, pedagang juga mempertanyakan mekanisme pengelolaan aset setelah masa kerja sama berakhir. Berdasarkan pemahaman mereka, aset pasar seharusnya terlebih dahulu dikembalikan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pemilik aset sebelum kembali dikelola pihak lain.

 

“Kalau kontraknya selesai, logikanya kembali dulu ke pemerintah sebagai pemilik aset. Baru setelah itu dibicarakan lagi bagaimana pengelolaannya,” ujarnya.

 

Ia menegaskan, pedagang sejak awal mendorong adanya penataan pasar yang melibatkan pemerintah, pengelola, dan pedagang sebagai pihak yang terdampak langsung.

 

“Dari awal kami ingin bersinergi. Bagaimana pasar ini ramai kembali, bagaimana penataan dilakukan. Tapi harus ada kajian dan kebijakan yang berpihak kepada pedagang,” katanya.

 

Polemik Pasar Kodim sendiri telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Pedagang menilai pengelolaan pasar oleh PMJ tidak lagi berpihak kepada usaha kecil dan pedagang tradisional.

 

Sejumlah persoalan yang dipersoalkan meliputi skema pembayaran perpanjangan kios, ancaman perubahan status kepemilikan menjadi sewa, pembatasan akses pasar, hingga perubahan fungsi kawasan pasar yang dinilai semakin menjauh dari konsep pasar tradisional.

 

Hingga kini, para pedagang mengaku masih menunggu langkah konkret Pemerintah Kota Pekanbaru dan DPRD untuk menengahi konflik berkepanjangan antara pedagang dan pihak pengelola Pasar Kodim. **

 

(Yopi/sl)