PEKANBARU, Suaralira.com – Barisan Masyarakat Bersih dari Korupsi (BASMI) Riau menyoroti masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan yang dinilai dapat berdampak serius terhadap kualitas generasi penerus bangsa di masa depan.

 

Ketua BASMI Riau, Fadli Akbar, mengatakan bahwa pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, berbagai persoalan yang masih terjadi di dunia pendidikan menunjukkan bahwa sektor ini belum mendapatkan perhatian yang maksimal.

 

Salah satu persoalan yang disoroti adalah kesejahteraan tenaga pendidik. Hingga saat ini, kata Fadli, masih banyak guru yang mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji serta besaran penghasilan yang dinilai belum sebanding dengan tanggung jawab yang mereka emban.

 

"Para guru memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun ironisnya, masih banyak di antara mereka yang harus menghadapi persoalan kesejahteraan, mulai dari gaji yang minim hingga pembayaran yang tidak selalu tepat waktu," ujarnya. Rabu (3/6/26). 

 

Selain itu, BASMI Riau juga menyoroti belum terealisasinya dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2024 tahap kedua untuk SMA dan SMK di Provinsi Riau. Padahal, menurut informasi yang diterima pihaknya, sejumlah program dan kegiatan lainnya telah lebih dahulu diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

 

Fadli menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama ketika sektor pendidikan yang menyangkut kebutuhan sekolah dan peserta didik justru belum mendapatkan kepastian pencairan anggaran.

 

Menurutnya, alasan defisit anggaran yang saat ini dihadapi pemerintah tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengesampingkan kebutuhan pendidikan. Sebab, investasi terbesar sebuah daerah maupun negara sesungguhnya terletak pada kualitas sumber daya manusianya.

 

Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi maupun penyesuaian anggaran seharusnya tidak mengurangi perhatian terhadap sektor yang berhubungan langsung dengan masa depan generasi muda.

 

"Pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota harus lebih memprioritaskan dunia pendidikan. Ingat, tanpa pendidikan yang baik, kemajuan suatu bangsa akan sulit tercapai. Banyak pemimpin, pejabat, maupun tokoh masyarakat yang berhasil hari ini karena mereka pernah mendapatkan pendidikan yang layak," tegas Fadli.

 

Lebih lanjut, ia menilai para guru selama ini telah menjalankan tugas mulia dalam mendidik dan membentuk karakter anak bangsa. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan para tenaga pendidik mendapatkan hak dan kesejahteraan yang layak.

 

"Di satu sisi guru dituntut untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa, memberikan pendidikan terbaik dan membangun karakter anak didik. Namun di sisi lain, masih banyak yang harus berjuang menghadapi persoalan kesejahteraan. Tentu ini menjadi perhatian serius yang harus segera dicarikan solusi," katanya.

 

BASMI Riau berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan penganggaran sektor pendidikan agar berbagai kebutuhan sekolah, tenaga pendidik, dan peserta didik dapat terpenuhi secara optimal.

 

"Kami berharap ke depan pemerintah lebih mengedepankan dunia pendidikan, menyejahterakan para guru, serta memastikan bantuan dan anggaran pendidikan dapat direalisasikan tepat waktu.

 

Jika guru sejahtera, sekolah akan berkembang, dan pada akhirnya anak-anak bangsa dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkualitas, dan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik," tutupnya.  (Zha)