Kabel Listrik Terbengkalai hingga Desa Belum Teraliri PLN, DPRD Meranti Minta Penanganan Serius

SuaraLira.Com, Meranti -- Persoalan infrastruktur kelistrikan di sejumlah desa di Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menjadi perhatian. Mulai dari kabel listrik tidak aktif yang dibiarkan berserakan, penggunaan tiang kayu, hingga masih adanya wilayah yang belum tersentuh jaringan listrik PLN menjadi sejumlah persoalan yang dibahas pemerintah daerah bersama DPRD.

Persoalan tersebut mencuat dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Komisi II DPRD terkait inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) serta penataan aset kelistrikan desa, Rabu (4/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti itu turut membahas keberadaan aset berupa mesin genset, tiang listrik, kabel, serta Jaringan Tegangan Rendah (JTR) yang selama ini dimanfaatkan masyarakat.

Rapat dipimpin Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti, Suardi, S.Pd., M.Pd., mewakili Sekretaris Daerah.

Hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Al Amin A, S.Pd., M.M., perwakilan DPPKAD, Dinas Perhubungan, manajemen PT PLN (Persero), serta camat dan kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Aset Kelistrikan Lama Perlu Ditata Ulang

Dalam pembahasan tersebut, Suardi menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pendataan terhadap aset kelistrikan yang berada dalam pengelolaan DPPKAD.

Ia menyebutkan, sejak 2013 sejumlah kecamatan telah menerima bantuan mesin genset, baik melalui PLN maupun pemerintah daerah. Namun, seiring bertambahnya usia penggunaan, sebagian aset tersebut kini mengalami kerusakan dan tidak lagi layak difungsikan.

Kondisi itu membuat pemerintah daerah perlu mengambil langkah terhadap aset-aset yang sudah tidak produktif.

Beberapa opsi yang sedang dikaji di antaranya peremajaan, pemusnahan, maupun penghibahan kepada masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

Penataan tersebut dinilai penting agar aset pemerintah tidak terbengkalai dan memiliki kejelasan status hukum maupun pemanfaatannya.

DPRD Soroti Kabel Terbengkalai yang Mengancam Keselamatan

Di sisi lain, Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Al Amin A, menyoroti persoalan kabel listrik tidak aktif yang masih ditemukan di sejumlah kawasan permukiman dan perkebunan masyarakat.

Menurutnya, keberadaan kabel yang tidak lagi digunakan tetapi masih berserakan berpotensi membahayakan warga, terutama apabila kondisinya tidak diketahui masyarakat atau berada di lokasi yang sering dilalui.

Keluhan tersebut, kata dia, banyak disampaikan masyarakat, khususnya dari Kecamatan Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir.

"Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Apalagi, masih terdapat jaringan listrik yang menggunakan tiang kayu sebagai penyangga. Kami berharap persoalan ini segera mendapatkan solusi konkret. Kami juga ingin mendengar masukan dari kecamatan lainnya agar penanganannya dapat dilakukan secara menyeluruh," ungkap Al Amin.

Ia berharap persoalan tersebut tidak hanya sebatas didata, tetapi perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis antara pemerintah daerah dan PLN agar jaringan yang sudah tidak digunakan dapat ditangani dengan baik.

Sejumlah Kecamatan Sampaikan Keluhan Infrastruktur Listrik

Dalam forum tersebut, masing-masing camat turut memaparkan kondisi kelistrikan dan infrastruktur di wilayahnya.

Camat Rangsang Pesisir menyampaikan bahwa jaringan kabel dan tiang listrik di wilayahnya masih digunakan. Namun, kejelasan status kepemilikan aset antara pemerintah daerah dan PLN masih perlu dipastikan.

Pihak kecamatan berharap PLN dapat memberikan solusi, termasuk kemungkinan penyediaan kabel baru maupun optimalisasi jaringan yang telah tersedia.

Sementara itu, Camat Pulau Merbau mengungkapkan bahwa satu unit transformator atau trafo saat ini melayani kebutuhan listrik untuk tiga dusun.

Selain persoalan penggunaan tiang kayu, pihaknya juga mengusulkan pembangunan lampu penerangan jalan umum (PJU) di jalan poros kecamatan. Usulan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Camat Tebing Tinggi menyoroti persoalan penataan kabel jaringan internet dan televisi kabel yang dinilai belum teratur sehingga mengganggu estetika serta kenyamanan lingkungan.

Camat Putri Puyu menyampaikan bahwa jaringan tiang dan kabel listrik di wilayahnya masih berfungsi dengan baik. Namun, ia berharap pemerintah daerah turut memberikan perhatian terhadap kondisi jalan yang mengalami kerusakan berat.

Adapun Camat Merbau meminta PLN segera menindaklanjuti laporan kabel listrik terbakar sepanjang kurang lebih 60 meter di Desa Mayang Sari yang hingga kini belum mendapatkan penanganan.

Selain itu, aspirasi masyarakat Dusun Sambu-Sambu, Desa Lukit, juga disampaikan dalam rapat tersebut. Wilayah itu dilaporkan hingga saat ini belum terjangkau jaringan listrik PLN.

Mekanisme Hibah Aset Harus Sesuai Aturan

Terkait status kepemilikan dan pengalihan aset, Kepala DPPKAD menjelaskan bahwa proses hibah Barang Milik Daerah tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasannya, hibah aset kepada BUMN seperti PLN memiliki ketentuan dan mekanisme tersendiri. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan pihak penerima serta prosedur pengalihan aset sesuai regulasi yang berlaku.

DPPKAD menyatakan kesiapannya mendukung proses penataan dan penghibahan aset-aset lama kepada masyarakat desa secara bertahap sesuai ketentuan.

Sementara itu, perwakilan PT PLN (Persero) menyambut berbagai masukan yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut.

Pihak PLN menyatakan akan melakukan inventarisasi terhadap persoalan yang muncul untuk selanjutnya dilaporkan kepada manajemen guna memperoleh arahan dan menentukan langkah teknis penanganan di lapangan.

Jangan Berhenti pada Pendataan

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi titik awal penyelesaian berbagai persoalan kelistrikan yang selama ini dihadapi masyarakat desa.

Kejelasan status aset, penanganan jaringan yang tidak lagi berfungsi, perbaikan infrastruktur yang rusak, hingga perluasan jangkauan listrik menjadi pekerjaan yang membutuhkan koordinasi serius antara pemerintah daerah dan PLN.

Persoalan kabel terbengkalai juga perlu mendapat perhatian khusus mengingat hal tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.

Begitu pula dengan aspirasi warga Dusun Sambu-Sambu, Desa Lukit, yang belum menikmati jaringan listrik PLN. Persoalan tersebut membutuhkan tindak lanjut dan kejelasan solusi agar masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan dasar kelistrikan.

Masyarakat tentu berharap rapat koordinasi yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, PLN, camat, dan kepala desa tersebut tidak sekadar menghasilkan daftar persoalan, tetapi berujung pada tindakan nyata.

Sebab, penataan aset bukan hanya menyangkut administrasi dan pencatatan barang milik daerah, melainkan juga bagaimana keberadaan aset tersebut dapat memberikan manfaat, menjamin keselamatan, dan mendukung pemerataan pelayanan infrastruktur bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. (Sang/sl)