ASAHAN | Mengantisipasi potensi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Pemerintah Kabupaten Asahan memperkuat koordinasi lintas sektor melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (17/11/2026), dibuka langsung oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., didampingi Wakil Bupati Rianto, S.H., M.A.P.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, melainkan menyangkut kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, mempertahankan daya beli, serta memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok secara rutin setiap minggu. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat segera mengetahui perkembangan harga dan mengambil tindakan apabila terjadi kenaikan maupun gangguan pasokan.
Selain pengawasan harga, Bupati juga menyoroti pentingnya peningkatan produksi pangan lokal, khususnya beras. Salah satu upaya yang didorong adalah pencetakan sawah baru untuk meningkatkan hasil pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
"Kita berharap ke depan produksi beras di Kabupaten Asahan semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan swasembada pangan secara menyeluruh. Hasil panen harus terus ditingkatkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," ujar Taufik.
Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto mengungkapkan bahwa sejumlah komoditas pangan di Asahan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, salah satunya cabai. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian agar potensi pertanian lokal dapat dikembangkan secara maksimal.
Ia juga mendorong pemanfaatan potensi peternakan daerah, seperti sapi, ayam, kambing dan telur, untuk mendukung ketersediaan pangan masyarakat.
Rianto turut mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam sayuran dan cabai serta membudidayakan ikan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Dalam forum tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Ahmadi Rahman, memaparkan strategi 4K sebagai langkah pengendalian inflasi menjelang akhir tahun. Strategi itu mencakup Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Penerapannya dilakukan melalui pengamanan stok pangan, pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, pemantauan jalur distribusi, serta penyampaian informasi yang tepat kepada masyarakat guna mengantisipasi perilaku belanja berlebihan atau panic buying.
Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Asahan, Arif Budiman Hutasuhut, dalam laporannya menyampaikan bahwa HLM TPID merupakan wadah koordinasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, instansi vertikal dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah konkret pengendalian inflasi.
Pertemuan tersebut juga diisi pemaparan Kepala BPS Kabupaten Asahan mengenai Early Warning System sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi kenaikan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Sementara Kepala KPPN Tanjungbalai membahas dukungan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam mendukung program pengendalian inflasi.
Kegiatan turut dihadiri perwakilan Kodim 0208/Asahan, Polres Asahan, Kejaksaan Negeri Asahan, para Asisten Setdakab, Staf Ahli Bupati, perwakilan Bulog Asahan, para kepala OPD dan camat se-Kabupaten Asahan.
Melalui HLM TPID 2026 ini, Pemkab Asahan berharap pengendalian harga dan ketersediaan bahan pangan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi. Pemantauan rutin, penguatan produksi lokal, serta kelancaran distribusi menjadi langkah penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi menjelang Natal dan Tahun Baru. (IS/SL)
