Pilihan Editor · Galeri Foto · Advertorial · Foto Peristiwa · Popular

Penyebrangan Bengkalis, 16 Mobdin Prioritas Tidak Antri


Dibaca: 718 kali 
Senin,14 Maret 2016 - 11:33:43 WIB

BENGKALIS (suaralira.com) - Beberapa waktu lalu, karena menerobos antrean di pelabuhan penyeberangan roll on roll off (Roro) Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, mobil dinas (Mobdin) BM 4 D menjadi perbincangan hangat di media sosial serta banyak dibully.

Namun demikian, Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri, menjelaskan, bila mengacu kepada Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bengkalis No. 551/Dishubkominfo/2016/50 yang ditujukan kepada Kepala/ Pimpinan Operator Penyeberangan, sebenarnya Mobdin BM 4 D termasuk yang memperoleh prioritas atau boleh tidak ikut antri. Baik itu di pelabuhan Ro-Ro Air Putih maupun Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu.

Selain ambulans, sesuai surat Kepala Dishubkominfo tertanggal 25 Januari 2016 yang langsung ditandatangani Kepala Dishubkominfo H Jaafar Arief itu, ada 16 mobil dinas yang diperbolehkan di kedua pelabuhan tersebut, kata Johansyah dikutip dari portal Pemerintah Provinsi Riau.

“Ke-16 Mobdin tersebut adalah Mobdin Bupati Bengkalis (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB BM 1 D), Wakil Bupati Bengkalis (BM 5 D), Dandim 0303/Bengkalis (TNKB Militer), Kapolres (TNKB Polri), Kepala Kejaksaan Negeri (BM 3 D),' jelas Johan, Sabtu (12/03/2016).

Kemudian, imbuhnya, Ketua Pengadilan Negeri (BM 4 D), Ketua Pengadilan Agama (BM 4 DP), Sekretaris Daerah (BM 6 D), Ketua DPRD (BM 2 D) dan tiga Mobdin Wakil Ketua DPRD dengan nomor kendaraan masing BM 1540 D, 1204 D, dan BM 1203 D.

Selanjutnya, katanya lagi, Mobdin Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah (BM 14 D), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (BM 15 D), Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (BM 16 D) dan Kepala Dishubkominfo (BM 1062 D). Sedangkan untuk Mobdin lainnya harus tetap ikut antre.

Ketika ditanya bagaimana kalau ada diantara pejabat-pejabat tersebut misalnya menggunakan kendaraan pribadi/mobdin atau TNKB lain maupun Tanda Nomor Kendaraan Khusus waktu ingin menyeberang?

“Kalau mengacu kepada surat Kepala Dishubkominfo No 551/ Dishubkominfo/2016/50 itu, tentu tidak boleh. Karena prioritas tersebut diberikan kepada Mobdin dengan TNKB dimaksud,” papar Johan.

Selanjut ketika ditanya lagi bagaimana jika TNKB tersebut misalnya dipindahkan ke kendaraan atau Mobdin yang lain?

“Jika merujuk kepada surat Kepala Dishubkominfo No 551/ Dishubkominfo/2016/50 itu, juga sama. Tak boleh dan tak berhak mendapatkan prioritas. Sebab jika tak dikeluarkan TNKB Khusus dan/ atau TNBK Rahasia, sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor hanya memiliki satu TNKB yang sah,” tambahnya. (***)


Akses suaralira.com Via Mobile m.suaralira.com
TULIS KOMENTAR
BERITA sebelumnya

BERITA TERKINI
BERITA POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Angsa I No. 4b Sukajadi – Pekanbaru – Riau - Indonesia
Email Redaksi : suaralira@gmail.com
Email Bagian Iklan : suaralira@gmail.com
Phone : 081266367545
AVAILABLE ON :