Pilihan Editor · Galeri Foto · Advertorial · Foto Peristiwa · Popular

Sekjen MPR : Jangan Sampai Kerja BP MPR Tanpa Hasil


Dibaca: 1658 kali 
Selasa,15 Maret 2016 - 13:37:30 WIB

JAKARTA (suaralira.com) - Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono  mengingatkan Badan Pengkajian (BP) MPR periode 2016, untuk senantiasa menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya dan tepat manfaat dengan hasil yang jelas. BP MPR yang menyerap anggaran ratusan miliar sehaarusnya mampu mengembalikan keberadaan Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa setelah eksistensinya dihapus dan digantikan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) di masa Orde Baru.

 

Ditambahkan Ma’ruf, dalam menjalankan pekerjaan besar ini, pihaknya bertindak sebagai supporting system. Karenanya, Setjen MPR harus memastikan bahwa jangan sampai kerja-kerja BP MPR dalam merumuskan usulan butir-butir yang akan diamandemen tanpa hasil alias masyarakat tidak mengetahuinya karena tidak tersosialisasi dengan baik.

 

"Jangan sampai kerja BP tanpa hasil. Karenanya kita akan kerahkan sumber daya, memperluas legitimasi masyarakat ditengah keberadaan MPR dengan harapan kehadiran Pancasila bisa kembali di tengah masyarakat, " ujar Ma'ruf berbicara dalam diskusi MPR Empat Pilar bertajuk "Program-Program Badan Pengkajian Tahun 2016" di Kompleks Parlemen, Jakarta. Selasa (15/3).

 

Di masa kepemimpinannya sebagai Sekjen, Ma’ruf berharap kehadiran BP MPR nantinya mampu menghilangkan pikiran negatif yang tertanam dimasyarakat Indonesia selama ini dan  berafiliasi dengan Badan Sosialiasasi (BS) MPR dan berharap upaya ini bukan sekedar isapan jempol belaka.

 

"Sekjen akan memformulasi pikiran yang berkembang di BS dan BP yang dsampaikan pimpinan MPR hingga pikiran yang diserah dari media dengan harap sebagai pintu terakhir untuk menggodok sebelum diserahkan ke MPR, sehingga mampu mengintegrasikan pemikiran (masukan masyarakat) yang ada," katanya..

 

Ma'ruf mengatakan ada dua hal yang menjadi penekanannya yaitu pertema memastikan fokus dari kajian amandemen UUD45. Dan kefua kerja-kerja Badan Pengkajian amandemen UUD45 harus sampai di masyarakat.

 

"Kalau kebijakan mau diambil, maka masyarakat juga harus tau dan paham, agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Itu yang harus kita lakukan," katanya. (bs/sl)


Akses suaralira.com Via Mobile m.suaralira.com
TULIS KOMENTAR
BERITA sebelumnya

BERITA TERKINI
BERITA POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Angsa I No. 4b Sukajadi – Pekanbaru – Riau - Indonesia
Email Redaksi : suaralira@gmail.com
Email Bagian Iklan : suaralira@gmail.com
Phone : 081266367545
AVAILABLE ON :