Medan | Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, SSos MSi ikuti rapat koordinasi optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, Senin (31/08/2026) pukul 14.00 Wib, bertempat di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Pada kesempatan ini tampak hadir Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Gubernur Sumatera Utara, Forkopimda Sumatera Utara, Kepala Daerah se-Sumatera Utara, tamu undangan lainnya.
Untuk itu Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr Drs Agus Fatoni, MSi GRCE menegaskan bahwa penggenjotan PAD menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk meningkatkan PAD, kita harus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, memperluas sumber pendapatan yang belum digali, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat digitalisasi sistem guna mengurangi praktik korupsi.
Ia menekankan agar BUMD di daerah lebih dioptimalkan kinerjanya, menjalin kerja sama dengan pihak terkait, serta memanfaatkan program CSR secara tepat, saat ini daerah langsung menerima opsen dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang memiliki kontribusi besar terhadap PAD. Dengan PAD yang meningkat, masyarakat akan semakin sejahtera.
Lanjut Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian target PAD adalah prioritas utama.
Menurutnya, kita harus lebih gencar lagi dalam meningkatkan PAD. Salah satu sumber utama adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan adanya opsen PKB, diharapkan daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan
Gubernur Sumatera Utara meminta dukungan penuh dari seluruh Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Ayo kita bersama-sama optimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan PAD Sumatera Utara.
Pasca pelaksanaan Rakor Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, SSos MSi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan menyambut baik terselenggaranya rakor ini sebagai wadah mempererat sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Asahan berharap penyaluran DBH berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga pelaksanaan program prioritas daerah tidak terhambat. Memohon dukungan sinkronisasi data pajak antara Provinsi dan Kabupaten/Kota guna menghindari tumpang tindih data dan potensi kehilangan pendapatan.
Lanjutnya, menegaskan bahwa seluruh upaya peningkatan pendapatan daerah ditujukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel adalah jembatan menuju kesejahteraan masyarakat.
Akhir penyampaiannya Bupati Asahan mengatakan bahwa sinergi dan kesamaan data antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat krusial agar setiap rupiah yang diterima dapat bermanfaat secara optimal bagi rakyat. (IS/SL)