PEKANBARU, Suaralira.com -- Kabar baik bagi kepala sekolah SMA Negeri (SMAN) di Provinsi Riau. Persoalan tunda bayar Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun Anggaran 2024 yang selama ini menjadi perhatian akhirnya mulai menemukan titik terang. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan dan Inspektorat tengah memproses penyelesaian persoalan tersebut, dengan audit ditargetkan rampung pada akhir Oktober atau awal November 2026.
Kepastian mengenai target penyelesaian audit ini diharapkan menjadi angin segar bagi sekolah-sekolah penerima BOSDA yang selama ini menantikan penyelesaian kewajiban pembayaran tersebut. Meski demikian, pencairan dana masih bergantung pada hasil dan penyelesaian proses audit yang sedang berlangsung.
Sebelumnya, informasi mengenai perkembangan penanganan tunda bayar BOSDA 2024 disampaikan M. Harun Al Rasyid, S.STP., selaku Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, saat dikonfirmasi Tim Media melalui pesan WhatsApp, Senin (12/10/2026).
Dalam keterangannya, Harun menjelaskan bahwa penyelesaian tunda bayar BOSDA 2024 untuk jenjang SMA masih berada dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Riau. “Saat ini, tunda bayar BOSDA 2024 masih dalam proses audit Inspektorat,” ujarnya singkat.
Penjelasan tersebut diperkuat oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Inspektorat Provinsi Riau, Jondra Jayaputra Manurung, S.E., M.Si. Saat dikonfirmasi mengenai perkembangan audit BOSDA 2024, Jondra menyebut proses pemeriksaan masih berjalan dan diperkirakan selesai dalam waktu dekat. “Audit masih berproses, diperkirakan selesai akhir bulan Oktober atau awal November 2026,” jelasnya. Selasa (13/10/26).
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Barisan Masyarakat Bersih dari Korupsi (BASMI) Riau, Fadli Akbar, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Inspektorat Provinsi Riau atas upaya penyelesaian persoalan tunda bayar BOSDA 2024. Menurutnya, kejelasan mengenai jadwal penyelesaian audit merupakan perkembangan penting bagi sekolah yang selama ini menunggu kepastian pembayaran.
Fadli menilai, keterlambatan pembayaran tersebut berpotensi menambah beban pengelolaan keuangan sekolah, terutama apabila pihak sekolah harus memenuhi kewajiban kepada pihak lain yang sebelumnya telah ditalangi. Karena itu, ia berharap proses audit dapat diselesaikan sesuai target, sehingga penyelesaian pembayaran tidak kembali mengalami penundaan.
“BASMI Riau mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dan Inspektorat Provinsi Riau yang tengah memproses penyelesaian persoalan ini. Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal, sehingga sekolah memperoleh kepastian dan dapat kembali berkonsentrasi menjalankan kegiatan pendidikan,” ujar Fadli.
Ia menegaskan, BASMI Riau akan terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Riau. Namun, penyelesaian persoalan BOSDA juga diharapkan menjadi bahan evaluasi agar perencanaan anggaran, administrasi, dan realisasi pembayaran pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih tertib, tepat waktu, serta tidak menimbulkan beban berkepanjangan bagi satuan pendidikan. (Zha)