Pilihan Editor · Galeri Foto · Advertorial · Foto Peristiwa · Popular

Hujan Bukan Akhir Persoalan! BASMI Riau Desak Evaluasi Karhutla, Keselamatan Siswa dan Anggaran Jadi Sorotan


Dibaca: 133 kali 
Kamis,15 Oktober 2026 - 22:27:38 WIB
Hujan Bukan Akhir Persoalan! BASMI Riau Desak Evaluasi Karhutla, Keselamatan Siswa dan Anggaran Jadi Sorotan
PEKANBARU, Suaralira.com -- Hujan deras yang mengguyur Kota Pekanbaru diharapkan membantu meredakan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, kondisi kualitas udara yang belum membaik membuat Pemerintah Kota Pekanbaru kembali memperpanjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi peserta didik selama dua hari, Jumat–Sabtu, 16–17 Oktober 2026.
 
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor B.400.3.1/Disdik/44/2026 tentang Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran di Kota Pekanbaru.
 
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, menyampaikan bahwa perpanjangan PJJ dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara pada Kamis (15/10/2026).
 
“PJJ diperpanjang selama dua hari ke depan, karena kualitas udara belum membaik,” kata Abdul Jamal, Kamis (15/10/2026).
 
Keputusan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kabut asap masih berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, termasuk dunia pendidikan. Meski hujan telah mengguyur sejumlah wilayah, kondisi tersebut belum serta-merta menjadi jaminan bahwa kualitas udara sudah aman bagi kesehatan.
 
Di tengah situasi ini, Barisan Masyarakat Bersih dari Korupsi (BASMI) Riau mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan karhutla, memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, serta membuka informasi mengenai penggunaan anggaran penanggulangan bencana.
 
BASMI Riau: Hujan Bukan Alasan Mengendurkan Penanganan
 
Ketua BASMI Riau, Fadli Akbar, menilai penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada upaya pemadaman semata. Pemerintah perlu memastikan pencegahan kebakaran, pemantauan kualitas udara, perlindungan kesehatan, dan penegakan hukum berjalan secara terkoordinasi.
 
Menurutnya, hujan patut disyukuri karena berpotensi membantu membasahi lahan dan mengurangi aktivitas kebakaran. Namun, dampaknya terhadap titik api dan kualitas udara harus dipastikan melalui pemantauan di lapangan, bukan hanya berdasarkan kondisi cuaca.
 
“Pemerintah harus bertanggung jawab atas kondisi yang dialami masyarakat. Jangan sampai masyarakat terus berjuang menghadapi kabut asap, sementara penanganannya tidak memberikan kepastian. Hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat harus menjadi perhatian utama,” tegas Fadli Akbar.
 
Ia menilai perpanjangan PJJ menjadi pengingat bahwa dampak kabut asap belum dapat dianggap selesai. Selama kualitas udara belum memenuhi kondisi yang aman, langkah perlindungan terhadap peserta didik dan kelompok rentan perlu menjadi perhatian pemerintah.
 
BASMI Riau juga meminta pemerintah menyampaikan perkembangan penanganan karhutla secara terbuka, termasuk kondisi titik api, upaya pemadaman, serta langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas.
 
PJJ Diperpanjang, Perlindungan Kesehatan Siswa Jadi Perhatian
 
Perpanjangan PJJ pada 16–17 Oktober 2026 menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menyesuaikan kegiatan pendidikan dengan kondisi kualitas udara.
 
Namun, BASMI Riau menilai perlindungan masyarakat tidak boleh hanya bertumpu pada penyesuaian pembelajaran. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi kualitas udara yang akurat, akses pelayanan kesehatan, serta imbauan yang jelas mengenai aktivitas di luar ruangan.
 
Dampak kabut asap dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, khususnya bagi anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Karena itu, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka perlu mempertimbangkan perkembangan kualitas udara dan arahan instansi berwenang.
 
Bagi BASMI Riau, keselamatan peserta didik harus menjadi bagian penting dari penanganan kabut asap, bukan sekadar persoalan teknis kegiatan belajar mengajar.
 
Transparansi Anggaran Karhutla Jadi Sorotan
 
Selain persoalan kesehatan dan pendidikan, BASMI Riau turut menyoroti pengelolaan anggaran penanggulangan karhutla.
 
Fadli mengingatkan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana harus digunakan sesuai peruntukan, berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, serta disertai pertanggungjawaban yang jelas.
 
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran, kegiatan yang telah dilaksanakan, serta sisa anggaran apabila memang tersedia.
 
“Jangan sampai anggaran penanggulangan bencana yang nilainya besar justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat karena tidak disertai keterbukaan informasi. Setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami tidak ingin berspekulasi, tetapi transparansi dan pengawasan harus dibuka agar tidak muncul kecurigaan mengenai penggunaannya,” ujar Fadli.
 
Ia menegaskan, desakan transparansi tersebut bukan tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan anggaran. BASMI Riau meminta informasi dibuka agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran digunakan dan apa hasil nyata yang telah dicapai dalam penanganan karhutla.
 
Hujan yang turun, menurutnya, tidak menghilangkan kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas program dan penggunaan anggaran. Penilaian harus didasarkan pada laporan kegiatan, kondisi lapangan, serta hasil penanganan yang dapat diverifikasi.
 
Minta Pembakaran Lahan Ditindak Tegas
 
BASMI Riau juga mengecam pembakaran lahan yang terbukti melanggar hukum dan meminta aparat penegak hukum menindak pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab tanpa pandang bulu.
 
Fadli menilai pemerintah daerah, instansi teknis, aparat penegak hukum, dan unsur terkait perlu memperkuat koordinasi dalam pencegahan kebakaran, pemadaman, penegakan hukum, serta penanganan dampak kesehatan.
 
Ia berharap pemerintah tidak hanya bergerak ketika kabut asap telah menyelimuti permukiman dan mengganggu kegiatan pendidikan. Upaya pencegahan dan pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap kali karhutla terjadi.
 
BASMI Riau mendesak pemerintah menyampaikan perkembangan penanganan karhutla dan penggunaan anggaran secara terbuka kepada masyarakat.
 
Bagi organisasi tersebut, hujan memang memberikan harapan untuk meredakan kabut asap. Namun, selama kualitas udara belum membaik dan kegiatan pendidikan masih harus disesuaikan, pemerintah tetap dituntut memastikan penanganan berjalan efektif, perlindungan masyarakat terpenuhi, dan setiap penggunaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan. (Zha)
 

Akses suaralira.com Via Mobile m.suaralira.com
TULIS KOMENTAR
BERITA sebelumnya

BERITA TERKINI
BERITA POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Angsa I No. 4b Sukajadi – Pekanbaru – Riau - Indonesia
Email Redaksi : suaralira@gmail.com
Email Bagian Iklan : suaralira@gmail.com
Phone : 081266367545
AVAILABLE ON :