PEKANBARU (suaralira.com) - Perubahan Tata Tertib (Tatib) dan Pengumuman Hak Angket atas pembayaran eskalasi oleh Pemerintah Provinsi Riau yang dibahas dalam Rapat Paripurna Istimewa diwarnai dengan berbagai instrupsi beberapa anggota dewan di gedung DPRD Riau. Instrupsi bermula dari ketidakhadiran kedua pimpinan sidang, Noviwaldy Jusman dan Sunaryo pada rapat paripurna, Kamis (09/06/2016).

 

Tampak dalam rapat paripurna istimewa DPRD Riau dihujani instrupsi para anggota dewan. Kericuhan yang bermula dari beberapa anggota dewan mempertanyakan alasan dua wakil ketua DPRD Riau tidak datang dalam sidang kali ini.

 

"Yang satunya dikabarkan sedang sakit, dan satunya lagi tidak bisa hadir," jelas Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung, selaku pimpinan sidang.

 

Beberapa pendapat dan instrupsi keluar dari anggota dewan, Masnur menyatakan ada main kucing diantara pimpinan, karena tidak adanya komunikasi diantara mereka.

 

Sementara itu, Husni Thamrin menyatakan hal tersebut bisa terjadi karena ketidak lengkapan formasi dari pimpinan sidang. Dimana telah lamanya kekosongan kursi ketua DPRD Riau. Bahkan dikatakannya, untuk fraksi Golkar segera mengajukan nama ketua jika sudah ada. "Makanya Golkar segera ajukan nama ketua DPRD kalau memang sudah ada orangnya," ujar Husni Thamrin.

 

Sementara itu Masnur selaku dari fraksi Golkar membantah, karena hal tersebut tidak ada hubungannya. Perang instrupsi semakin tidak terelakkan karena beberapa anggota dewan membawa-bawa fraksi dengan ketidak hadiran kedua pimpinan sidang tersebut.

 

Sementara itu Manahara menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari anggota dewan kepadanya, bahwa tuduhan tidak adanya komunikasi itu salah.

 

"Tidak adanya saling komunikasi diantara kami bertiga itu salah, justru kami sudah koordinasikan hal tersebut kemarin. Namun dekat-dekat paripurna ini mereka tidak bisa dihubungi, handphonenya tidak aktif," jelasnya.

 

Berlangsung setelah itu, disepakati bahwa rapat paripurna di skor selama 10 menit oleh pimpinan sidang.

 

Setelah dilanjutkan dan masa skor dicabut, kembali beberapa instrupsi muncul dari anggota dewan. Kericuhan instrupsi itu akibat dari masih belum hadirnya kedua pimpinan DPRD Riau. Ada yang mengatakan sidang tidak bisa dilanjutkan, dan ada juga instrupsi yang berkoar untuk tetap dilanjutkan.

 

"Mengapa mereka tidak hadir, apa ada ketakutan karena agenda hak angket. Ini ada kekacauan di tingkat pimpinan, dan ada apa sebenarnya?. Kalau ketiga pimpinan tidak bisa menyelesaikan permasalahan, silahkan serahkan kepada pimpinan fraksi," ujar Muhammad Adil. (***)