PEKANBARU, SUARALIRA.com - Beredarnya Sebuah foto beberapa perwira polisi tengah 'kongkow' bareng dengan bos perusahaan sawit di media sosial. Kapolda Riau juga diminta untuk mempertanggungjawabkan dan mengusut soal pertemuan tersebut.

 

Gubernur LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Riau, Munahar turut mempertanyakan eksistensi Kapolda Riau dalam penegakan hukum. Terkait beberapa elemen masyarakat tengah mengkritisi penetapan SP3 puluhan kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan di Riau ini, beredar pula foto bareng perwira di jajaran Polda Riau bersama bos perusahaan sawit di media sosial.

 

"Kalau memang itu gambar diambil dalam waktu yang sedang ributnya kebakaran hutan dan lahan ini, menurut LIRA harus dipertanggungjawabkan ke publik. Selain itu harus ada tindakan tegas dari internal Polri jika ditemukan kejanggalan, katanya Sabtu (03/09/2016) di Pekanbaru.

 

Munahar menilai pertemuan yang sampai beredar fotonya itu, dinilai tidak pantas dan diduga merupakan pelanggaran kode etik. Pasalnya, belakangan kasus kebakaran hutan dan lahan marak terjadi di Riau.

 

Dengan beredarnya foto tersebut tentunya membangun asumsi-asumsi dari masyarakat yang negatif. Dimana akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi Tahun 2015 lalu hingga Tahun 2016 saat ini, sampai menelan korban jiwa baik terhadap korban dewasa maupun anak-anak.

 

Maka dengan beredarnya foto "kongkow" perwira polisi bersama bos-bos sawit dan terkait maraknya kasus karhutla serta diberikannya SP3 puluhan kasus karhutla di Riau beberapa waktu lalu ini perlu diselidiki. Karena ini merupakan jajaran di Polda Riau, maka kita berharap Kapolda turut bertanggungjawab jika terindikasi penyalahan kode etik atau bentuk negatif lain, desaknya singkat. (sl)