JAKARTA, SUARALIRA.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) direncanakan bakal menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Penandatanganan pakta integritas bebas korupsi dan bebas narkoba itu akan dilakukan dalam penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP dan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PPP DPRD Provinsi dan kabupaten/kota di Hotel Grand Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Senin-Rabu (3-5/10/2016) nanti.

 

Wakil Ketua Panitia Pelaksana PPP Ahmad Baidowi mengatakan Memorandum of Understanding (MoU) bertujuan untuk menghasilkan anggota parlemen maupun pejabat publik yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan dengan BNN, PPP ingin agar anggota partainya bebas dari narkoba.

 

"Kami juga akan bekerja sama dengan BNN. Ke depan, anggota PPP wajib tes urine," kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2016).

 

Baidowi menambahkan, anggota-anggota yang tidak lolos tes narkoba akan dicek ulang, terutama bagi para calon kepala daerah. PPP pun akan menindaklanjuti para calon kepala daerah yang nantinya tidak lolos tes narkoba. "Komitmen kami tegas. Tidak ada tawar menawar terkait persoalan narkoba," ujar Baidowi.

 

Menyinggung agenda Mukernas I PPP, Baidowi menyatakan untuk membahas konsolidasi organisasi, kaderisasi dan rekruimen keanggotaan untuk merealisasikan target tiga besar pada Pemilu 2019.

 

“Target tiga besar tidak muluk-muluk dan mengada-ada, karena kami pernah mengalami posisi tiga besar pada waktu Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, “ ujarnya.

 

Baidowi menambahkan Mukernas I PPP dan Bimtek anggota F-PPP DPRD se-Indonesia akan diikuti oleh 1500 peserta terdiri dari 1100 DPRD provinsi/kabupaten/kota, 64 ketua dan Sekretaris DPW PPP dan 336 pengurus DPP PPP.

 

(bbg/sl)