JAKARTA, SUARALIRA.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan meskipun bangsa Indonesia telah mengukuhkan UU NRI sebagai buku suci, namun masih banyak bersikap anomali yang ditemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  

 

Buktinya, banyak kepentingan indvidu, kelompok dan golongan yang berada di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Sumberdaya alam tidak sepenuhnya dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

“Jika demikian halnya, kata Bung Karno, “ kita akan jadi kuli di negeri orang dan jadi kuli di negeri sendiri”, kata Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Konstitusi tahun 2016 di gedung Nusantara IV Kompleks MPR DPR dan DPD RI, Kamis (18/08/2016).

 

Zulkifli Hasan melihat berbagai kesalahan terjadi karena kelemahan sistem di sekitar presiden. Orang-orang di sekitar presiden itu menurutnya adalah orang-orang yang sama yang juga memberikan masukan terkait calon menteri yang beraport  merah, kuning dan hijau pada pembentukan kabinet di awal pemerintahan Jokowi.

 

“Dulu kan juga Presiden dapat masukkan dari mereka ada yang calon menteri yang berapor merah, kuning dah hijau.Yang merah pasti akan ditangkap KPK, yang kuning segera akan ditangkap dan hijau bebas dari kasus. Sekarang  yang rapornya merah siapa saja? Mengapa belum ditangkap?.Orang-orang yang sama saya kira yang memberikan masukan pada Presiden mengenai Archandra,” tandasnya.

 

Untuk itu dirinya pun meminta Presiden Jokowi untuk memperbaiki orang-orang di lingkarannya. Fahri berharap presiden segera membersihkan orang-orang yang telah menjerumuskannya. “Presiden harus memperbaiki sistem di sekitar lingkarannya. Kasihan Pak Jokowi, berkali-kali dirugikan oleh orang-orang di sekelilingnya,” sesal Fahri.

 

Sebelumnya beberapa ketua umum Partai Politik seperti Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto yang juga Menkopolhukam, Ketua Umum PAN membela keputusan Jokowi dalam mengangkat Archandra dan meminta masyarakat melihat alasan Jokowi memilih Archandra meski hal itu melanggar UU.

 

Lebih jauh kata Zulkifli peringatan Hari Konstitusi sangat penting dan strategis,  di tengah  dinamika, yang semakin luas dan kompleks,  salah satunya  arus deras demokratisasi.  “Meski begitu,  demokrasi modern yang ingin di wujudkan, haruslah  berakar pada penegakan kedaulatan rakyat,  tidak menanggalkan  nilai ke-Indonesia-an sebagai bangsa yang memiliki jati diri, “ katanya.

 

Konstitusi kata Zulkifli, adalah konsensus seluruh warga negara mengenai bangunan negara  yang diidealkan.  Karena  itu,  konstitusi harus  memuat hasil perjuangan politik di masa  lampau,  dan merangkum konsensus tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan di masa yang akan datang.

 

“Konstitusi juga merupakan produk politik, resultante dari berbagai kepentingan masyarakat dan daerah, yang secara alamiah  terus berkembang sesuai  dinamika dan kebutuhan masyarakatnya, “ katanya seraya mengatakan konstitusi yang hidup harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman.

 

(Bambang/sl)