LIMA, SUARALIRA.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan dengan Presiden Vietnam, Tran Dai Quang di Lima, Peru. Pertemuan bilateral tersebut merupakan bagian dari rangkaian APEC Summit 2016 yang berakhir minggu nanti.

 

Pertemuan ini digelar di Hotel Casa Andina, Jumat (18/11/2016). JK didampingi Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Staf Khusus Sofjan Wanandi, dan beberapa pejabat lain.

 

Selama kurang lebih setengah jam JK membicarakan banyak hal dalam pertemuan tertutup tersebut. Airlangga mengatakan ada usulan yang disampaikan JK kepada pihak Vietnam, yaitu soal upah buruh industri.

 

"Terkait pertemuan bilateral dengan Vietnam, bapak wapres menyampaikan hal yang terkait dengan kerja sama menghadapi sidang APEC, antara lain yang menarik adalah usulan baru terkait kerja sama industri, di mana di dalam kerja sama industri itu diusulkan agar adanya platform bersama mengenai upah sektoral industri sehingga negara Indonesia dan Vietnam itu tidak diadu oleh investor," katanya usai pertemuan di Lima, Peru, Jumat (19/11/2016).

 

Menurutnya, selama ini banyak investor yang membanding-bandingkan antara upah buruh di Indonesia dan Vietnam.

 

"Upah baik di Vietnam maupun Indonesia diadu mana yang lebih rendah. Dengan adanya kesamaan upah minimum sektoral maka tentunya ini akan menciptakan pengembangan SDM yang lebih baik sesuai dengan tema APEC yakni terkait human development," ujarnya.

 

Menurutnya, selama di industri tertentu misalnya yang padat karya, selisih upah akan berpengaruh ke harga jual produk ke konsumen.

 

"Sehingga di tengah itu ada yang memanfaatkan, itu yang ingin dicegah, maka level playing field-nya disamakan," ujarnya.

 

Pertemuan tersebut belum membahas angka dan kisaran upah karena baru diusulkan pihak Indonesia. Menurut Airlangga, pemerintah Vietnam akan mempertimbangkan hal tersebut.

 

"Memang selama ini kalau di negara ASEAN, industri labour intensive itu yang dipersandingkan itu utamanya adalah Indonesia dan Vietnam, tetapi adalah tidak baik kalau yang dipersandingkan adalah manpower dari masing-masing," katanya.

 

"Jadi tentunya kita mengharapkan bahwa kesetaraan human development ini juga terkait dengan hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai universal," tambahnya.

 

Kementerian Perindustrian, kata Airlangga, siap menindaklanjuti apa yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia ke Vietnam tersebut. (dtc/sl)