DURI (suaralira.com) - Program Pemerintah terkait peralihan Jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ternyata menimbulkan kesengsaraan dan masalah baru. Khususnya di Kota Duri, Kecamatan Mandau. Puluhan bahkan ratusan masyarakat yang tengah menjalani proses rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), harus menelan pil pahit membayar tarif sesuai dengan pasien umum. Padahal tingkat ekonomi mereka ditaraf menengah kebawah bahkan miskin.

 

Sebagai solusinya, pihak Rumah sakit akhirnya mengarahkan ratusan warga tersebut ke Dinas Sosial (Dissos) guna meminta surat keterangan terbaru. Namun permintaan tersebut buru - buru ditolak Dissos dikarenakan belum adanya format surat yang diminta maupun sosialisasi dari pihak terkait.

 

" Janganlah masyarakat susah seperti kami ini dibuat tambah susah. Coba dari awal - awal diberikan penjelasan, tentunya kami tidak akan berobat," ujar salah seorang warga, Sukarmi sepeerti dilansir riauterkini.com, Kamis (5/1/17).

 

Menaggapi keluhan masyarakat tersebut, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinssos Kecamatan Mandau, T. Farida saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya mengaku belum dapat memberikan keterangan banyak terkait surat keterangan yang diminta ratusan masyarakat yang tengah melakukan perobatan rawat inap itu dikarenakan belum adanya arahan dari Dissos Bengkalis.

 

" Saya sekarang di Bengkalis dan menunggu arahan dari Kepala Dinas terkait surat yang diminta masyarakat itu. Mohon kesabarannya," ujarnya.

 

Terpisah, Direktur RSUD Mandau, dr Ersan Saputra saat dikonfirmasi Kamis (5/1/17) melalui sambungan telepon genggamnya berulang kali tak kunjung tersambung.

 

Dari pantauan riauterkini.com, ratusan masyarakat yang menjalani rawat inap di RSUD Mandau, harus tertahan dan dihadapkan dengan dua pilihan, diantaranya harus mengurus sepucuk surat sakti dari Dissos atau harus membayar sesuai porsi pasien umum dengan harga selangit.