BEKASI (suaralira.com) - Plt Bupati Bekasi, Rohim Mintareja melantik sebanyak 1084 Pejabat Struktual Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, yang hari ini terkena Mutasi dan Rotasi, Kamis (5/1). Dalam pengukuhan mutasi, dan rotasi itu, diantaranya sebanyak 40 orang Pejabat Pimpinan Pratama, 221 orang Pejabat Administrasi, dan 823 orang Pejabat Pengawasan.

 

“Mutasi dan Rotasi ini dilakukan secara Nasional, bahwa ditahun 2017 OPD harus menyesuaikan dengan Pusat, seperti dalam PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Perda No 6 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Nah Kabupaten Bekasi sebetulnya agak terlambat beberapa hari, karena seharusnya dilakukan pada tanggal 2 Januari 2017 kemarin sudah ada OPD baru,” kata Rohim.

 

Dalam mutasi, dan rotasi ini, lanjut Rohim, dirinya sudah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kemendagri, dan Gubernur Jawa Barat, tentang pengisian jabatan di OPD Baru.

 

Ketika ditanya apakah mutasi, dan rotasi yang dilakukan terdapat unsur politik, Rohim membantahnya. Diakuinya, ini sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

 

"Ini tidak ada unsur politik, karena ini memang ketentuan PP perundang-undangan, dan semua ini atas persetujuan Kementrian, kalau di Bekasi saya yakin tidak ada mahar-maharan, tidak ada jual beli jabatan," tegasnya.

 

Ditempat terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Dede Iswadi mengutarakan, bahwa mutasi, dan rotasi yang dilakukan oleh Plt Bupati diduga ada unsur politik. Terlebih, pejabat yang ditempatkan tidak sesuai basic. Sehingga, akan berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat yang diyakininya akan kurang maksimal.

 

Salah satu contoh pejabat yang tidak sesuai basic, kata Dede, seperti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, yang kini dijabat oleh Aspuri. Menurutnya, basic kinerja Aspuri bukan dari pendidikan, dan itu harus  menjadi perhitungan bagi Plt Bupati. Sebab, ini bicara tentang pelayanan terlebih utama didunia pendidikan.

 

"Ini ada unsur politik balas dendam, dia (Plt Bupati) harusnya tahu mana saja pejabat yang memang pantas menjabat, jangan main asal saja," beber anggota fraksi Partai Nasdem ini.

 

(oto/sl)