JAKARTA (suaralira.com) - Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri berharap permasalahan yang terjadi antara pemerintah dan PT Freeport tidak menjadikan PHK karyawan menjadi alat untuk menekan pemerintah. Dia mengatakan masalah yang terjadi saat ini masih dapat dirundingkan.

 

"Kemenaker mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah. Jika ada masalah kita minta ya sudah rundingkan saja. Jangan PHK jadi alat menekan pemerintah. Bicarakan baik baik bila ada masalah," ujar Hanif di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (23/2).

 

Menurutnya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan PTFI pada dasarnya adalah untuk mengembalikan semua proses perusahaan di Indonesia sesuai ketentuan undang-undang yang ada.

 

"Kebijakan yang dilakukan pada dasarnya untuk mengembalikan proses perusahaan di Indonesia kepada perundang-undangan. Untuk kebaikan masyarakat Indonesia dan kebaikan semua pihak," imbuhnya.

 

Meski begitu, pihaknya belum memperoleh data pasti terkait jumlah pekerja yang akan terdampak bila PTFI benar benar merealisasikan niat nya merumahkan karyawan.

 

"Saya harus cek lagi. Saya harus lihat datanya. Laporan sementara sudah ada dari hasil koordinasi kementerian dengan dinas tenaga kerja di sana," pungkas Hanif.

 

Diberitakan sebelumnya, nasib PT Freeport Indonesia saat ini sangat mengenaskan. Tidak BOLEH ekspor konsentrat mentah, perusahaan telah menghentikan semua pekerjaan tambang. Pekerja berencana akan melakukan demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang melarang ekspor konsentrat.

 

Freeport mengatakan, tambang Grasberg harus memangkas 60 persen produksi per bulan jika tidak kunjung mendapat izin ekspor konsentrat pada pertengahan Februari ini. Sebab, gudang penyimpanan sangat terbatas dan sudah hampir penuh.

 

"Semua kegiatan pertambangan telah berhenti sepenuhnya. Sekarang hanya perawatan saja," kata kepala serikat pekerja Freeport Indonesia, Virgo Solossa seperti ditulis Reuters di Jakarta, Kamis (17/2). Virgo menyebut, saat ini sudah 33.000 karyawan Freeport yang dirumahkan.