PROBOLINGGO, suaralira.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo laksanakan tes Interview oleh tim seleksi kepada 2.467 Guru Tidak Tetap (GTT) yang masih berstatus karyawan lepas, sukwan dan tenaga magang. Tes dilaksanakan pada Hari Sabtu silam di ruang Tengger lantai 3 Kantor Pemkab Kraksaan, Probolinggo.

 

Adapun acara tes interview itu berlangsung ramai dan penuh harapan akan kejelasan status bagi tenaga guru pengajar yang ada di berbagai lembaga pendidikan Probolinggo. 

 

Sementara itu dari 2.467 orang peserta yang interview terdiri dari guru TK 10 orang, guru  SDN 2.111 orang, guru SMP 346 orang. Sedangkan peserta GTT yang 97 orang, dinyatakan tidak lolos karena administrasi tidak lengkap, karena peserta tidak bisa menunjukkan syarat dan ketentuan yang sudah di tentukan panitia seleksi.

 

Menurut Ketua Penyelenggara, Hj Erlin setiawati yang didampingi Kadis Kominfo, Drs H Tutuq Budi Utomo menjelaskan, tes interview diadakan terhadap para GTT ini, tak lain hanya ingin menertipkan serta memperjelas status para GTT. Dimana sebelumnya GTT tersebut masih status sukwan dan tenaga magang. 

 

“Status Sukwan dan guru magang, tidak diakui keberadaannya oleh Undang Undang di Kepegawaian Daerah, sehingga kita akan mempertegas keberadaan para GTT untuk menjadi tenaga honor daerah, “jelas Erlin yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum saat ditemui di Ruang Tengger, Kantor Pemkab Kraksaan, Sabtu silam. 

 

Untuk lolos dalam tes interview para GTT harus mengikuti tahapan syarat, dimana para peserta harus menyerahkan data atau kelengkapan administrasi untuk diseleksi kelengkapan administrasinya. Dan setelah administrasinya dinyatakan lengkap, lalu peserta tes interview dan harus datang sendiri guna menghindari perjokian terhadap oknum peserta tes. 

 

“Setelah para peserta dinyatakan lolos menjadi GTT Honda, para peserta itu harus bersedia ditempatkan dimana saja di wilayah Kabupaten Probolinggo,” terang Erlin sambil menerangkan para peserta dalam interview harus mampu menjawab dan mengerti serta menguasai materi NKRI, dan Pancasila. 

 

Namun di balik semua itu masih ada juga upaya oknum kepala SDN yang diduga memalsu data atau persyaratan administrasi, sehingga salah satu peserta dapat lolos dalam tes tersebut. 

 

Dengan adanya persoalan ini Bupati LIRA Probolinggo, Sudarsono yang aktif mengawasi kinerja pemerintah menyesalkan atas dugaan perbuatan yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut. Dan ini kita patut menduga perbuatan melawan hukum. Karna sudah memalsukan data, dan LIRA akan membawa persoalan ini kepada Bupati Probolinggo serta melaporkan secara resmi kepada pihak yang berwajib. (sn/sl)