BEKASI (suaralira.com) - Air bersih dan sanitasi adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat. Dari sanitasi yang baik, akan menghasilkan air bersih yang baik pula alias tidak tercemar. Oleh itu, untuk mendukung pembangunan sektor air minum dan sanitasi di Kota Bekasi dalam rangka percepatan pencapaian target akses universal 2019, dan sustainable development goals 2030. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menandatangani kerjasama program USAID IUWASH PLUS, di Harris Convention Hall, Summarecon Bekasi, Kota Bekasi, Selasa (8/8).

Direktur Perkotaan, Perumahaan dan Pemukiman Kementrian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti mengatakan, salah satu amanat RPJMN 2019, yaitu pembangunan penyediaan air minum dan sanitasi yang diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara aman dan layak.

Ia menuturkan, USAID IUWASH PLUS merupakan program kerjasama teknis bilateral, antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat, untuk mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam pencapaian target akses universal dan SDGs 2030. Kota Bekasi, kata dia, terpilih menjadi salah satu dari lima daerah dampingan program di wilayah Jawa Barat.

"Rencana program lima tahun ini disusun berdasarkan hasil kajian bersama terhadap permasalahan, kondisi terkini sektor air minum dan sanitasi serta perencanaan kerja pemerintah daerah yang didukung oleh program USAID IUWASH PLUS, dan program-program dari donor atau lembaga lain," ucapnya.

Spesialis Program Pelayanan Lingkungan USAID, Trigiani mengatakan, program sosial yang dikerjasamakan ini diharapkan mampu dan bisa menciptakan perilaku hidup bersih bagi masyarakat Kota Bekasi.

"Kami berharap ini sebagai awal kolaborasi bersama untuk sanitasi yang bagus, dan mari kita maju bersama untuk hidup yang lebih baik," pungkasnya.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menuturkan, ini korelasinya dengan Lingkungan Hidup (LH), Disperkimtan, Dinas Kesehatan, PDAM Tirta Patriot dan di koordinatori oleh Bappeda. Yang pada akhirnya dapat memberikan kesehatan bagi warga Kota Bekasi.

"Minimal kita punya empat titik pengolahan tinja di Kota Bekasi, kita hanya punya yang di Bantar Gebang," bebernya.

Ia juga berpesan, pemerintah jangan hanya mengajak masyarakat untuk berprilaku hidup bersih, namun sarana dan prasarananya tidak disiapkan.

Ditambahkan pria yang akrab disapa Pepen ini, Bappeda harus mengadakan lomba kawasan lingkungan bersih dan tertata di Kota Bekasi. Agar menumbuhkan rasa peduli masyarakat akan lingkungannya.

Ditempat sama, Wakil Ketua Komisi II, DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata menjelaskan, tidak ada alasan DPRD untuk menolak program ini, diantaranya adalah pembentukan regulasi-regulasi dan percepatan pelayanan air bersih dan adanya optimalisasi air bersih.

"Ini merupakan bentuk-bentuk komitmen kami. Sebagai titik tolak pembangunan di seluruh sektor dan pembangunan. Mudah-mudahan Kota Bekasi yang maju, sejahtera dan ihsan segera terwujud," ungkapnya.

Seperti diketahui, laju perkembangan perkotaan Kota Bekasi yang terbilang sangat pesat dengan laju pertambahan penduduk mencapai lebih dari 3 % per tahun, memunculkan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar warganya, termasuk dalam pelayanan air minum dan sanitasi.

Cakupan pelayanan air minum aman di Kota Bekasi pada 2016 lalu mencapai 31,44 %, sebanyak 19,81 % dilayani oleh PDAM, 3,53 % oleh SPAM komunal/masyarakat.

Sedangkan cakupan pelayanan sanitasi 2016 sebesar 75,02 % yang dilayani melalui sistem individual (tangki septik), IPAL komunal, dan jamban sehat. Selebihnya masih melakukan praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

(oto/sl)