BEKASI (suaralira.com) - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar se-Jawa Barat dan DKI Jakarta, menyatakan dukungannya kepada kandidat Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartato, menjelang pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, yang akan dilaksanakan pekan depan.

Untuk urusan suara, Menteri Perindustrian itu sudah mengantongi dukungan suara dari DPD Golkar tingkat II sebanyak 80 persen. Bahkan sayap-sayap partai pun juga ikut memberikan dukungannya kepada Airlangga.

"Alhamdulillah untuk DPD tingkat II sudah lebih dari 80 persen memberikan dukungan, begitu juga dengan jumlah ormas yang berada di Golkar, baik itu Kosgoro, Soksi, MKGR, HWK, Satkar Ulama, Majelis Dakwah Islamiyah, Ampi, Al-Hidayah, KPPG dan AMPG, serta IIPG, itu seluruhnya sudah memberikan dukungan," ungkap Airlangga dalam orasi politiknya di DPD Golkar Kota Bekasi, Senin (11/12).

Dalam waktu dekat ini, kata dia, DPP Golkar akan mengadakan rapat pleno penentuan Steering Committee (Penyelenggara) dan Organizing Commite (Panitia Pelaksana) pada Munaslub, yang direncanakan berlangsung pada tanggal 15-20 Desember 2017 mendatang.

"Kita konsentrasi ke Munaslub. Insya Allah mulai dari hari ini dan selambat-lambatnya hari Rabu pada tanggal 13 akan diadakan rapat pleno untuk menentukan siapa ketua Steering Committee, dan ketua Organizing Commite," bebernya.

"Jadi dalam kontestasi musyawarah luar biasa, ada kader-kader Golkar yang mendaftar dan tentunya itu bagi partai golkar adalah sesuatu yang sudah ada dalam mekanisme organisasi," sambungnya.

Adanya Munaslub itu, kata dia, sebagai bentuk penyelamatan partai Golkar. Oleh itu, DPP Partai Golkar sedang konsentrasi dalam hal ini.

"Pertama kita konsentrasi dulu ke munas luar biasa dulu, karena ini munas penyelematan partai Golkar. Kita akan konsentrasi," tegasnya.

Dalam pencalonannya, ia mengatakan sudah membangun komunikasi dengan sejumlah elit dan sepuh partai, diantaranya adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Agung Laksono dan Aburizal Bakri. Sebagai Menteri di kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK 2017, Airlangga juga sudah meminta izin ke Presiden.

"Saya sebagai pembantu Presiden, tentunya sudah meminta izin sama Presiden, juga sama senior-senior partai, serta pak Habibie," terang dia.

(cr01/sl)