Setelah Tim pemantau pemilu Kawal Pemilu Kita (KPK) Jawa Tengah terbentuk, kini giliran DKI Jakarta membentuk tim yang sama. Seperti yang kita ketahui DKI Jakarta merupakan daerah panas setiap hajatan demokrasi. 

 

Tim ini akan melakukan pengawalan terkait penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Keanggotaan KPK terdiri dari unsur Ormas kepemudaan dan LSM yang akan dibentuk di 5 wilayah kota dan kepulauan seribu. 

 

KPK merupakan perkumpulan independen yang bergerak dalam bidang pemantauan, advokasi, pendidikan, dan pelatihan terkait demokrasi serta kepemiluan.

 

''Ini merupakan kemirisan para aktifis LSM dan kepemudaan yang begitu banyak pelanggaran dalam ajang demokrasi di tahun 2019. Cukup berat tugas KPU dan Bawaslu, karena semuanya serentak, bisa dibayangkan banyak celah dan luput dalam setiap pengawasan kepemiluan," kata Koordinator KPK DKI Jakarta, Adjie Rimbawan, usai rapat koordinasi dan teknis, di Sekretariat Kawal Pemilu Kita, Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (28/2).

 

KPK DKI berharap, agar kualitas kepemiluan dan situasi tetap terjaga dan aman. Selain DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ibukota Jakarta yang panas dan rawan terhadap pelanggaran Pemilu. 

 

Baik yang dilakukan oleh pemerintah berkuasa, ASN, mau pun penyelenggara Pemilu. Tugas utama KPK, mengawasi seluruh kegiatan kampanye dan penyelenggara pemilu serta pilpres di berbagai daerah di Indonesia yang dampaknya ada di Jakarta.

 

''KPK tergerak menjadi tim pengawas yang netral dan mandiri, salah satunya dilatarbelakangi adanya indikasi tingkat kecurangan yang cukup tinggi dalam penyelenggaraan Pemilu. anggota KPK  DKI ada 50 orang, tersebar di 6 Kota dan kabupaten'' papar aktifis LSM.

 

KPK DKI akan memantau agenda-agenda kampanye capres dan partai politik pendukungnya serta netralitas penyelenggara pemilu. Pada sisi lain keterlibatan pejabat publik dan ASN pun diperbolehkan sesuai peraturan yg berlaku dengan tidak menggunakan fasilitas negara.

 

''Seluruh pemantauan dan pengawasannya akan dikoordinasikan dengan tim Bawaslu Pusat dan DKI Jakarta," ungkap Adjie Rimbawan. (rls/sl)