PEKANBARU (RIAU), suaralira.com - DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna, didalam penyampaian visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada  priode 2019-2024. Rapat dipimpin Hj Septina Primawati, didampingi koleganya H Sunaryo. Sementara itu, tampak juga Gubernur Riau H Syamsuar, serta Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution. 

 

 

Rapat paripurna ini, juga dihadiri Forkopimda Riau dan para undangan, di Ruang Paripurna DPRD Riau, Senin (11/3/19). Septina diketika   pembukaan rapat, mengatakan, paripurna ini  sangat menomental, karena pertemuan yang sangat strategis.

 

"Paripurna ini sangat menomental. Pemprov Riau dengan DPRD Riau untuk menggandeng kesepahaman, setelah Pilkada berakhir. Dan sekarang ini mendengarkan pemaparan misi dan misi gubernur sudah terpilih priode 2019 - 2024. Sehingga bisa mengetahui ini secara bersama dilaksana kepala daerah, kedepan,” sebut Hj Septina.

 

 

Dikatakanya, Banmus sudah menjadwalkan paripurna pidato sambutan gubernur priode 2019 - 2024, pada hari ini. Diharap agar visi-misi disampaikan itu, bisa dilaksanakan hal berkenaan yang menjadi komitmen. Setelah pembukaan rapat, maka Gubernur Syamsuar dipersila memaparkan akan visi dan misi ini diagenda paripurna.

 

Gubernur Riau Syamsuar, diketika mengawal sambutannya, mengatakan, dengan ucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat Riau,

karena telah memberikan kepercayaan untuk mengemban amanah ini meneruskan estafet kepemimpinan di negeri melayu, yang dalam hal menjalankan roda pemerintahan dipriode

2019 - 2024.

 

 

Dalam penyampaian visi misi, Gubernur Riau Syamsuar, menyebutkan, bahwa merupakan keempat atau terakhir pelaksanaan didalam Rencana Pembangunannya Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005 - 2025. “Sehubungan dengan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan daerah," terang gubernur mengawali kata sambutan

 

Namun hal demikian, ujarnya, permasalahan pembangunan Riau dihadap sekarang antara lain terdapat poin kesenjangan dari  kualitas sumber daya manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Riau yang diukur dari pencapaian IPM. Kondisi ini terdapat pada 7 kabupaten/kota IPM berada dibawah rata-rata provinsi (71,79) persen.

 

Selain itu, sambungnya,  Rendahnya Kualitas Infrastruktur Dasar bagi Masyarakat. Indeks Kuwalitas Lingkungan Hidup Masih Rendah. Masih tingginya abrasii wilayah pesisir, dan sungai. Persoalan tapal batas belum selesai.

Bahkan rendahnya pertumbuhan di ekonomi atau pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau di priode 2011 - 2017 ini, terjadinya penurunan. Masih tingginya tingkat Kemiskinan dan juga pengangguran. 

 

 

"Tingkat kemiskinan Provinsi Riau masih di atas 5 persen yaitu 7,41 persen atau 514.620 jiwa penduduk Riau ini yang berada dibawah dari garis kemiskinan dan jumlah persentase  miskin tinggi yang terdapat pada sub sektor perkebunan. Dan Masih Rendah Ketahanan Pangan Daerah," ungkapnya.

 

Bahkan, belum optimalnya hal upaya dalam pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan, hal tersebut bisa dilihat dari produksi beras Provinsi Riau ditahun 2013 - 2017 itu menurun sebesar 3,6 persen  per-tahun. Di sisi lain, kebutuhannya beras penduduk Riau dari tahun 2013 - 2017 tumbuh 1,38 persen per-tahun.

 

Kemudian rendahnya Pengelolaan Potensi Budaya Melayu dan Pariwisata. Dan Masih belum optimalnya akan pelestarian budaya ini, khususnya budaya melayu. "Selanjutnya, masih rendahnya kinerja ASN dan pelayanan publik. Pemasalahan Kepagawaian Provinsi ini menyangkut masih belum optimal dalam manajemen pelayanan ASN dan pembinaan ASN,” ujar Syamsuar.

 

 

Sementara untuk pencapaian pada masing-masing misi ini diperlukan strategi dan arah kebijakan pemerintah. Yaitu meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Beriman dan Berdaya Saing. Meningkatkan aksesibiltas di masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan meningkatkan pelayanan dasar kesehatan terutama masyarakat miskin dan kurang mampu, menyediakan dan maupum meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

 

Meningkatkan daya saing produk dan jasa koperasi dan UMKM dengan meningkatkan jumlah SDM berkualitas, meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM, Meningkatkan akses dan perluasan pembiayaan koperasi dan UMKM, Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM.

 

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa, dengan salah satu upaya meningkatkan kapasitas dari pihak aparatur pemerintah desa dan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa. Untul mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, sesuai

dengan arah kebijakan. Yakni meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat. Membangun sarana dan prasarana keagamaan, seperti Al-quran Center, Madrasah dan Pondok Pesantren.

 

"Karena itu, maka dirumuskan beberapa visi  misi, strategi dan arah kebijakan didalam hal  pembangunan jangka menengah di Provinsi Riau 2019 - 2024 ini yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya, nanti dituangkan itu dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Provinsi Riau 2019 - 2024, sebagai acuan pelaksanaannya pembangunan 5 tahun kedepan," katanya. (daulay/advetorial humas/dprd riau)