LUBUKLINGGAU (SUMSEL), suaralira.com - Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Lubuklinggau di OP Room Dayang Torek, Senin (08/04/2019).

 

Dalam rapat tersebut, dihadiri juga sejumlah pimpinan daerah, diantaranya Dandim 0406/MLM Letkol Inf Aan Setyawan, Kapolres Lubuklinggau AKBP Dwi Hartono, Kepala Kejari Lubuklinggau Zairida, Ketua KPU Topandri, Ketua Bawaslu Mursidi, beberapa kepala OPD dan unsur Forkopimda lainnya.

 

 

Rapat tersebut membahas tiga hal, yakni persiapan Pemilu Serentak tanggal 17 April mendatang, masalah agraria yang berkaitan dengan aset yang belum diserahkan Kabupaten Musi Rawas, serta masalah sosial kemasyarakatan.

 

Menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak, Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe meminta seluruh pihak untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut. Terlebih dengan target partisipasi pemilih mencapai 80 persen, seluruh pihak dapat memanfaatkan sisa masa kampanye untuk terus melakukan sosialisasi pada masyakat luas.

 

Pihak kepolisian dan TNI pun sudah menyatakan kesiapan untuk turun langsung dalam pengamanan jalannya Pemilu serta sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

 

Masalah Agraria terkait aset yang belum diserahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas juga menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Sesuai dengan hasil pertemuan yang diinisiasi Ditjen Otda dan Pemprov Sumsel pada bulan lalu, persoalan aset diharapkan dapat selesai sebelum tanggal 22 April.

 

Tanggal itu sesuai dengan rekomendasi penyelesaian sengketa aset yang harus melaporkan berita acara serah terima (BAST) dalam waktu satu bulan sejak pertemuan tersebut.

 

Penyerahan aset ini sangat penting bagi pembangunan Kota Lubuklinggau.

 

"Rencananya semua aset tersebut, setelah diserahkan akan dibangun ulang untuk keperluan penunjang kinerja dan penataan Kota,” jelasnya.

 

Masalah lain yang menjadi sorotan dalam rapat itu, yakni masalah sosial kemasyarakatan. Beberapa hal yang masih menjadi masalah menjamurnya pedagang kaki lima di titik terlarang karena dapat menyebabkan kemacetan serta semakin banyaknya anak jalanan yang dimanfaatkan untuk mencari uang.

 

Dalam laporan Kapolres Lubuklinggau, AKBP Dwi Hartono, anak jalanan dari Simpang RCA hingga ke simpang Jl Kenanga, menjadi korban eksploitasi orangtua.

 

Ke depan, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan Pol PP untuk mengamankan sejumlah titik yang banyak ditemukan anjal.

 

"Diharapkan masalah sosial tersebut dapat teratasi dengan konsistensi dan koordinasi dari kedua pihak, " pungkasnya. (hr/sl)