PROBOLINGGO (JATIM), suaralira.com - Memasuki tahun ajaran baru atau penerimaan siswa baru untuk jenjang  sekolah taman kanak kanak atau TK di Kabupaten Probolinggo sangat mahal.  Tak heran jika sebagian orang tua murid yang ingin menyekolahkan anaknya harus menggadaikan barang ke pegadaian.

 

Termasuk pinjaman ke bank keliling demi anaknya agar bisa sekolah, kata salah seorang ibu rumah tangga yang enggan disebutkan namanya, warga Desa Ngepung Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolingo, kepada suaralira.com, Senin (17/06/2019).

 

Merasa kebingungan saat mendaftarkan anaknya ke sekolah TK yakni di TK Nusa Indah Desa Ngepung Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Pasalnya biaya pendaftaran sampai mencapai Rp 900.000 setiap siswa yang mendaftar.

 

Padahal, lanjut ibu tersebut sesuai dengan amanah undang-undang setiap warga berhak mendapatkan pendidikan layak, dan bahkan APBN telah menyisihkan bantuan keuangan sekitar 20 persen dari total APBN. Tetapi kebijakan pemerintah belum menyentuh kepentingan masyarakat. 

 

“Bayangkan untuk masuk sekolah TK di TK Nusa Indah biayanya mencapai sebesar Rp 900.000. Dari total biaya itu, dalihnya sebesar Rp 600.000 untuk Seragam, sumbangan pembangunan,  dan biaya macam-macam lainnya,” kata wali murid tersebut, kepada suaralira.com (17/06/2019).

 

Kepala Sekolahn TK Nusa Indah Weni Widya Wati SPd awalnya tidak mengakui dengan adanya uang pendaftaran untuk jenjang TK karena sudah di biayai oleh pemerintah melalui program BOP. 

 

Namun ketika disodorkan brosur pendaftaran dia tidak bisa mengelak. "Tolong jangan saya mas padahal Tk yang lain banyak yang lebih mahal dari ini untuk pendaftarannya," tuturnya dengan nada memelas.

 

Sementara itu, Ketua LSM Pemerhati Rakyat Indonesia, M Kholik Hidayat SPd, prihatin dengan adanya keluhan warga yang memasukkan anaknya di jenjang Tk masih terjadi pungutan biaya yang begitu besar. 

 

“Kami kecewa, padahal untuk TK sudah di gelontorkan BOP oleh pemerintah  kenapa dalam perincian biaya pendaftaran masih begitu tinggi sampai ada uang gedung dan sarana dan prasarana juga pembelian majalah.Persoalan ini harus ada ikut campur tangan pemerintah agar biaya sekolah tidak mencekik masyarakat,” katanya.

 

Dan dalam waktu dekat kami akan menyurati Bupati Probolinggo untuk menindak lanjuti keluhan masyarakat ini dan juga meminta kepada inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan penggunaan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) Tambahnya.

 

Sementara itu, pihak Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Anak Negeri di salah satu desa tidak memungut sepersen pun biaya pendaftran. Pihak sekolah cukup dengan mengelola BOP, kata kepala sekolahnya, Susilowati SPd.

 

Namun dari pihak Dinas Pendidikan, sampai berita ini diturunkan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten belum bisa dihubungi saat di kontak lewat selularnya. (sdr/sl)