Pasuruan (Jawa Timur), suaralira.com -- program PKH di jawa timur Khususnya di kabupaten pasuruan banyak ditemukan ketimpangan sosial dalam pengelolaannya dan penerimaan. 

 

Data yang sudah tidak layak dan banyak keraguan akurasi masih dipakai oleh Dinas sosial dan Kementerian Sosial. 

 

Tidak melihat regulasi perkembangan ekonomi penerima PKH (Program Keluarga Harapan). Dan juga sangat monotonnya pendamping beserta petugas SLRT di setiap pos masing-masing.

 

Dari ketimpangan sosial dan penerima PKH membuat reaksi keras LSM TAMPERAK JAWA TIMUR yang sangat getol mengawal program pemerintah, khususnya warga JAWA TIMUR .

 

“Ini negara sangat dirugikan dan seolah-olah pembodohan terhadap warga yang seharusnya mendapatkan PKH, bukan malah orang-orang yang bermobil, Keluarga kepala desa dan perangkat desa yang  mendapatkannya,” geram SUDARSONO  selaku Ketua DPW LSM TAMPERAK JAWA TIMUR.

 

Dan hasil informasi di salah satu warga Pasuruan membuat kecemburuan sosial, ada salah satu penerima PKH yang sudah sukses perekonomiannya, dari unsur Guru dan perangkat desa Dimanakah pendamping dan SLRT PKH Dinas sosial kabupaten Pasuruan?

 

“Kami juga menemukan double job, dua ikatan kerja yang dibayar oleh pemerintah, kenapa pendamping multi kerja begitu dibiarkan oleh Dinas sosial kabupaten Pasuruan?,” ketus Sudarsono.

 

Agenda LSM TAMPERAK JAWA TIMUR, khususnya PASURUAN akan dijadikan sample ketidak beresan PKH dan umumnya Jatim. Perlu di daur ulang program yang baik namun pirantinya yang banyak skema.

 

Dan juga menurut Jumanto sebagai penasehat LSM TAMPERAK JATIM , bahwa program PKH itu program baik tetapi sudah expired alias kadaluwarsa. “Dikarenakan data yang sudah usang tanpa melihat peserta yang mampu, seolah-olah tutup mata asal cair beres,” keluhnya.

 

Dalam waktu dekat LSM TAMPERAK JATIM akan melakukan koordinasi untuk dilakukan evaluasi ke dinas sosial kabupaten pasuruan.(sdr/sl)