Jakarta, Suaralira com -- Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi  mengikuti rapat bersama PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) dengan Agenda Peluncuran dan Dialog Naskah Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi yang di dukung oleh PATTIRO, The Asia Foundation dan UK aid From the British people di Meeting Room Aryaduta Hotel Jakarta, Kamis, 14/11/2019.

 

Agenda rapat tersebut diman PATTIRO  mengenalkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia yang di promosikan oleh The Asia Foundation bersama Jaringan Masyarakat Sipil mempromosikan EFT melalui 3 skema yaitu Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) dan Transfer Anggaran Nasional Berbasis Ekologi (TANE).

 

Terakait dengan agenda pertemuan tersebut, Kabag Humas Dan Protokol Setdakab Bener meriah Wahidi S Pd MM menjelaskan, Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi dalam rapat tersebut menyampaikan tentang  Draft Usulan Bener Meriah terkait Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi dicatat dalam Naskah yang diserahkan kepada Menteri Keuangan, kata Wahidi.

 

Lanjut Kabag Humas Dan Protokol Setdakab Bener Meraiah itu, Bupati Bener Meriah telah menyampaikan  tentang Draft Usulan sebagai berikut: Alokasi dasar – 85,6%. Alokasi Proporsional -9,4%, Alokasi Afirmasi yang meliputi.

 

Desa yang berbatasan dengan hutan -20%, Desa yang berbatasan dengan DAS-20%, Desa yang memiliki dan menggantungkan pada sumber mata air desa -30%, Desa yang telah izin pengelolaan perhutanan social atau memiliki usulan penetapan hutan desa – 2,2%, sedangkan Alokasi Kinerja – 2,2% yang terdiri dariKebijakan pengelolaan sampah – 5%.

 

Anggaran pengelolaan sampah di APBK 30%,Ketepatan waktu perencanaan Qanun APBK -30% dan Ketepatan waktu Pelaporan APBK-35%, ujarnya, dalam  pertemuan tersebut Bupati Bener Meriah ikut didampingi oleh  Fernan dari Gerakan Anti Korupsi (GeRAk) Aceh, kata Wahidi menjelaskan.

 

“Seperti kita ketahui, PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) adalah sebuah organisasi non pemerintah (non government organization) yang mendedikasikan aktivitasnya pada upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan partisipasi publik di Indonesia, terutama pada tingkat local”, tutup Wahidi. (Dk/Bm/Sl)