Pemkab Aceh Tengah Dukung Pembentukan Forum PRB Berbasis Lingkungan Bersama

Takengon (NAD), Suaralira.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah menyatakan dukungan atas terbentuknya Forum Pengurangan Resiko Bencana (Forum PRB) Tingkat Kampung di Kampung Paya Tumpi, Paya Tumpi I, Paya Tumpi Baru dan Bukit Sama Kecamatan Kebayakan.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Aceh Tengah Drs Shabela Abubakar ketika menjadi pembicara dalam acara Fokus Group Discussion (FGD) Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Lingkungan Bersama yang diinisiasi oleh Forum DAS Krueng Peusangan (FDKP) Aceh bertempat di Aula Kantor Reje Kampung Paya Tumpi Baru, Kamis (03/09).
 
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Shabela atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh 4 (empat) Reje Kampung untuk membentuk Forum PBR bersama yang diharapkan dapat mewadahi semua kepentingan terkait kebencanaan dan mendukung upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana pernah terjadi pada bencana banjir bandang dan tanah longsor 13 Mei 2020 lalu di kawasan ini.
 
“Kami sangat berterima kasih dengan apa yang dilakukan pada hari ini. Kegiatan ini sepertinya baru pertama kali dilakukan. Ini artinya, pemerintah Kampung sudah mulai berfikir untuk melindungi diri dari bencana yang kerap terjadi”, kata Shabela.
 
Shabela mengemukakan bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, partisipasi dan kemitraan pemangku kepentingan perlu dibangun sehingga dapat terfasilitasi peran serta masyarakat dalam penanggulangan resiko bencana.
 
Apalagi kata Shabela, Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah rawan bencana alam khususnya banjir dan tanah longsor, maka keberadaan forum PBR akan mampu membantu meringankan beban Pemerintah Daerah.
 
Untuk itu lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan mendorong pembentukan Forum PBR di seluruh kampung yang ada di Kabupaten ini dan akan segera menyusun regulasi pembentukannya.
 
“Kami akan mendorong setiap Kampung nantinya memiliki Forum PBR, aturan hukumnya akan kami Qanunkan, minimal regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati”, tegas Shabela.
 
Selain itu, Shabela juga mengajak semua pihak untuk memikirkan bagaimana berhadapan dengan bencana terutama bercermin dari bencana masa lalu. Bahkan dia berpendapat pendidikan lingkungan dan mitigasi bencana perlu dijadikan kurikulum yang harus dipelajari oleh anak didik.
 
“Kedepan, kita akan mengatur kurikulum terhadap anak didik kita mengenai penataan lingkungan dan bencana alam. Karena perubahan iklim akan diikuti dengan bencana alam lainnya”, jelasnya.
 
Sebelum menutup sambutannya, Shabela berharap keberadaan Forum PRB akan dapat meningkatkan gotong rotong dan kepedulian terhadap lingkungan oleh masyarakat.
 
“Melalui forum ini kita berharap, dapat meningkatkan peran serta kita dan sifat rasa solidaritas gotong royong, dan juga yang paling penting adalah tumbuhnya rasa kita mencintai lingkungan”, pungkas Shabela.
 
Sementara itu Ketua FDKP Aceh, Suhaimi, menyampaikan bahwasanya persoalan bencana adalah persoalan semua pihak. “Kesiapsiagaan menanggulangi bencana adalah langkah dan upaya yang dilakukan masyarakat agar resiko bencana dapat diminimalisir”, katanya.
 
Menurutnya, kewenangan forum ini nantinya akan menjadi wadah koordinasi di empat desa dalam upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana serta adaptasi kebencanaan. (Dk/hms/sl)