PEKANBARU, Suaralira.com -- Hebohnya Surat Mandat dan Pembekuan SK Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PJI-Demokrasi Provinsi Riau, yang diduga tanpa mekanisme yang jelas dan diduga tabrak Peraturan Organisasi (PO), Anggaran Dasar (AD), dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PJI-Demokrasi.

 

Sikap kekesalah dan kekecewaan tidak hanya datang dari para pengurus DPD maupun DPC di Riau yang sudah di SK-kan dan dilantik DPD Riau, Senin 14 Desember 2020 lalu. Nikmatul Akbar Pembina Utama juga menyampaikan kekesalan dan kekecewaannya kepada Ismail Sarlata selaku Ketua dan beberapa pengurus DPD Riau, maupun DPC yang ada via telp seluler pribadi miliknya. Minggu (07/03/2021).

 

"Saya selaku Ketua Dewan Pembina (Dewan Pembina Utama) DPD PJI-Demokrasi Riau, sangat kecewa akan sikap tindakan Mayusni Talau selaku Ketua Umum DPP, yang telah mengeluarkan Surat Mandat dan pembekuan DPD Riau didalam Surat Mandatnya tanpa menyebutkan alasan jelas dan diduga tanpa mekanisme yang jelas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Organisasi (PO),  Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). "Ungkap Nikmatul Akbar dengan tegas kepada pengurus DPD maupun DPC Kampar via telp seluler pribadinya. Minggu (07/03/2021).

 

Dalam pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, seumpama saja ada kesenjangan, terdapat kesalahan maupun tindakan selagi tidak merugikan organisasi tentu ada aturan  seperti memberikan nasehat, teguran dan peringatan ada langkah langkah yg lebih bijak bukan langsung melakukan tindakan pembatalan dengan mengeluarkan mandat-mandat baru.

 

Jika itu yang dilakukan oleh Mayusni Talau selaku DPP PJI-Demokrasi, maka Mayusni Talau harus belajar lagi dan melihat Peraturan Organisasi (PO), AD/ART PJI-Demokrasi. Agar Organisasi PJI-Demokrasi yang merupakan organisasi Pers di pimpinnya, tidak merupakan organisasi Abal-abal. tambah Nikmatul Akbar dengan geram.

 

"Saya selaku Ketua Dewan Pembina (Pembina Utama) DPD PJI-Demokrasi Riau, mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh pengurus DPD dan DPC yang sudah dilantik dan di SK-kan DPD Riau dalam memperjuangkan Marwah di Riau. 

 

Agar pusat tau, ini Provinsi Riau, yang tidak mudah diobok-obok dan dibodoh-bodohi, Riau adalah Negeri Melayu yang memiliki peradaban yang tinggi yang wajib di junjung tinggi. Saya akan lebih kecewa dan menyesal menjadi Ketua Dewan Pembina (Pembina Utama) jika DPD maupun DPC tidak berbuat apa-apa.

 

Maka pengurus PJI-Demokrasi di Riau harus menunjukkan kekompakan dan menunjukkan bahwa Riau memiliki Marwah yang harus dijunjung tinggi." Tutup dan pinta Nikmatul Akbar dengan tegas.. Bersambung. (Team)