MALANG (JAWA TIMUR), suaralira.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan dana siap pakai. Bantuan untuk Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 1.716 korban gempa bumi di wilayah Kabupaten Malang dengan total dana sebesar Rp 2.574.000.000.

 

Proses penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Ir Rifai MBA kepada Bupati Malang Sanusi. Penyerahan bantuan juga disaksikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Plh (Pelaksana Harian) Sekretaris Daerah Jawa Timur Hertu Tjahjono dan para pejabat lainnya. 

 

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Ir Rifai MBA mengatakan bahwa penyaluran dana tersebut diperuntukkan bagi 1.716 korban gempa, di Kabupaten Malang yang telah teridentifikasi sebagai korban dengan kategori rusak berat. 

 

"Kami memastikan juga lewat Inspektorat Jenderal karena dalam suasana Covid-19 seperti ini, sudah dilakukan uji publik kerusakan berat. Antara lain di Kabupaten Malang sebanyak 1.716 unit. 

 

Mereka masing-masing dapat dana bantuan sebesar Rp 1,5 juta selama tiga bulan. Sembari menunggu rumah hunian selesai dibangun," ungkapnya kepada suaralira.com, Rabu (28/4/2021) di Malang. 

 

Lanjut Rifai, persyaratan warga korban bencana gempa bumi yang dapat menerima bantuan cukup mudah. Hanya dengan melampirkan dokumen kependudukan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), lalu para korban bencana dapat menggunakan dana tunggu hunian untuk menyewa rumah atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 

"Dana tunggu hunian ini untuk mereka bisa menyewa rumah, dan untuk keperluan sehari-hari. Katakanlah numpang sama keluarga mereka juga punya modal, agar tidak ada di pengungsian karena berbahaya kondisi kita masih dalam pandemi Covid-19," terangnya. 

 

Secara prosedur teknis pelaksanannya sendiri, disampaikan Rifai bahwa dana bantuan siap pakai dari BNPB akan ditrasnfer melalui rekening masing-masing korban terdampak gempa bumi. 

 

"Persyaratannya tadi Bupati melalui BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah-red) setempat memberikan rekening ke kami. Lalu menunjuk panitia pelaksana kegiatannya, dan biasanya enam bulan, tetapi akan kita usahakan sebelum enam bulan sudah dibangun hunian untuk korban gempa," jelasnya. 

 

Dikatakannya, hal itu dilakukan agar dalam suasana pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, warga korban gempa bumi tidak terlalu lama berada di tempat pengungsian. Selanjutnya agar lebih nyaman menempati rumah yang sedang dalam perbaikan. 

 

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pimpinan daerah terdampak gempa. Dimana agar mempercepat proses pembangunan rumah para korban gempa bumi. 

 

"Saya minta para Bupati untuk bisa melakukan percepatan pencairan bantuan, karena dana tunggu hunian ini hanya untuk rusak berat. Dimohon untuk rusak ringan dan sedang bisa juga segera mendapatkan," pungkas Khofifah singkat. 

 

Pewarta: Achmad