Suaralira.com, Aceh Tamiang (NAD) -- Terkait permasalahan tenaga PDPK Honorer, DPRK Aceh Tamiang mendorong dan meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengalokasikan Anggaran Tahun 2023.

 

Hal itu disampaikan Ketua DPRK Aceh Tamiang, Supriyanto di ruangan kerjanya di Gedung Parlemen setempat, Jalan Ir Juanda Karang Baru, Aceh Tamiang Rabu (18/01/2023).

 

"Kami atau Fraksi DPRK Aceh Tamiang, telah sepakat meminta agar Pemerintah mengalokasikan anggaran, saat ini  dalam evaluasi", kata Supriyanto Politisi Partai Gerindra tersebut pada media ini.

 

Sebelumnya terkait permasalahan tersebut, terang Supriyanto yang juga sebagai Ketua DPC Gerinda Aceh Tamiang itu, menerangkan bahwa pihaknya telah berkonsultasi dengan Bendahara Keuangan Pemerintah Provinsi.

 

Selain itu pihaknya juga telah menampung aspirasi masukkan terkait honorer dari berbagai pihak dalam rangka mencari solusi terbaik penyelesaian PDPK termasuk berkonsultasi dengan Bendahara Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Azhari  di Banda Aceh.

 

Selanjutnya dari pertemuan tersebut menurutnya ada beberapa kesimpulan telah disampaikan pihaknya, "selaku Ketua DPRK, saya bersama dengan dua Wakil Pimpinan DPRK Aceh Tamiang, Fadlon SH dan M Nur, telah menyampaikan kepada Pj Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman saat itu didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tamiang pada 13 Januari 2023.

 

Beberapa hal telah kami sampaikan termasuk hasil dari Audiensi pihak perwakilan tenaga honor PGRI, honor Jasmed dengan DPRK, saat ini ada beberapa kondisi di masyarakat mulai terganggu, seperti di sekolah, proses belajar dan mengajar mulai terganggu.

 

Hal itu lanjut Ketua DPRK Aceh Tamiang, Supriyanto, karena para guru honor yang biasanya masuk mengajar, kini tidak lagi masuk mengajar. Sementara pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan Rumah Sakit mulai terasa kurang dan itu juga di alami pelayanan di beberapa Instansi, "katanya.

 

"Jadi hal itu yang telah kami sampaikan kepada Pj Bupati Aceh Tamiang, selaku Kepala Daerah, termasuk dari hasil pantauan langsung kami dilapangan, ikut kita sampaikan", ungkapnya pada Media ini.

 

Menurut Ketua DPRK Aceh Tamiang, Supriyanto ST, dalam kesempatan pertemuan dengan Pj Bupati, Drs Meurah Budiman. Pihaknya meminta kepala BPKD Aceh Tamiang, Yusriati, agar segera merasionalisasi anggaran belanja yang tidak begitu penting seperti kegiatan konstruksi serta beberapa belanja lainnya.

 

"Coba pikir, tenaga honor plus 2000 orang bersama istri dan anak minimal 2 orang, total 6000 jiwa, tentu nasib mereka harus kita pikirkan bersama - sama", ungkapnya. 

 

Lebih lanjut terang Supriyanto, bahwa Ketua Umum Partai Gerinda, Prabowo Subianto, telah menginstrusikan melalui Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Aceh, Fadhlullah, berpesan kepada Kader Gerindra di manapun berada, agar bisa selalu hadir ditengah - tengah masyarakat yang membutuhkan untuk memperjuangkan Aspirasi masyarakat.

 

Begitu yang disampaikan Ketua DPD Gerindra Aceh, pak Fadhlulah kepada saya, dan saya selaku Ketua DPC Gerindra Aceh Tamiang, juga Ketua DPRK Aceh Tamiang,  dalam hal ini sangat mengapresiasi Pj Bupati Meurah Budiman, yang serius memikirkan nasib Tenaga Honorer.

 

Lebih lanjut kata Supriyanto, Pj Bupati juga memahami, karena dengan diaktifkan kembali Tenaga Honor, tentu pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Instansi lainnya bisa kembali berjalan normal seperti sediakala, "pungkasnya. (Tarmizi Puteh/sl)