Suaralira.com, PEKANBARU (RIAU) -  Komisi I DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama tim KPID Provinsi Riau dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Senin (20/5/2024).

 

Rapat ini dipimpin oleh Anggota Komisi I DPRD Riau Mardianto Manan, serta didampingi Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Eddy A Mohd Yatim dan diikuti oleh Tenaga Ahli Komisi I DPRD Provinsi Riau. Hadir dalam rapat ini, Ketua KPID Provinsi Riau Hisam Setiawan, Sekretaris Diskominfotik Provinsi Riau Devi Rizaldi, Kabid Kominfo Eriadi Fahmi, Katim PRCM Lusiana beserta jajarannya.

 

Rapat ini membahas kegiatan KPID Provinsi Riau selama tahun 2023, serta terkait akan hal rekruitmen anggota KPID Provinsi Riau masa jabatan 2024-2027.

 

Mardianto Manan dalam kesempatan itu juga menyampaikan beberapa informasi dalam rapat ini. "Saya ingin sebelum habis masa jabatan laporan kerja dan program kegiatan lainnya sudah harus dilaporkan nantinya," katanya.

 

Kemudian sambungnya, hal yang perlu disiapkan adanya pembuatan tim seleksi dengan akumulasi waktu sekitar 5 bulan. Sehingga kedepanya tidak ada masalah

 

Kemudian dia berharap bagi daerah yang belum mendapatkan akses internet agar dapat diperhatikan. Semua itu harus ada imbalannya. Dengan uang hibah yang sudah diterima, tentu harus ada timbal balik ke masyarakat.

 

Sementara itu, Kepala Diskominfotik Erisman Yahya menjelaskan terkait fungsi bidang dalam bagian Kominfotik, serta realisasi fisik keuangan Diskominfotik dalam tahun ini yang terjadi peningkatan per 5 Juni 2021 sebanyak 27,86% dan di bulan Desember 2022 meningkat menjadi 93.90%,

 

Erisman Yahya menambahkan terkait dana hibah untuk tahun 2022 ada tiga, yaitu SPS, SMSI, dan KPID yang mendapat hibah sekali dalam 2 tahun. Erisman Yahya juga mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan desa-desa diseluruh kab/kota.

 

“Termasuk salah satu yang kami gesa yaitu pembentukan website desa. Kami di provinsi siap membantu jika ada kesulitan atau sebagainya. Terkait blank spot di Riau ini sebanyak 429 area, kaitannya sangat erat dengan pemerintah pusat,” jelasnya.

 

Erisman Yahya menambahkan pada tahun 2022 ini presiden mengatakan bahwa semua desa harus sudah teraliri internet. Setiap kab/kota sudah mengusulkan daerahnya dan data yang 200 sekian sudah diusulkan ke pusat untuk mengatasi blank spot.

 

“Beberapa hari ke depan, semua OPD harus memiliki fasilitasi yang serius, jadi kami mohon untuk dukungannya agar server kita ini bisa berjalan dengan maksimal,” ujarnya menjelaskan.  (Advetorial DPRD Riau/Rul)