SuaraLira.Com, Meranti - Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluhkan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) atau lebih dikenal insentif yang selama 5 bulan tahun ini belum cair. 

Pengakuan disampaikan oleh salah satu ASN di Meranti yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kepada awak media SuaraLira.com.

"Mewakili teman-teman ASN saya ingin sampaikan curhatan teman-teman, bahwa TTP pegawai baik kepala dinas hingga jajaran belum menerima Uang tambahan penghasilan pegawai hingga saat ini. Kurang lebih memasuki 5 bulan ini, bahkan ada sampai 6 bulan belum mendapatkan haknya," ungkap salah satu pejabat kepala dinas kepada Suaralira.com, Senin (15/7/2024) lalu.

Saat di tanya mengenai gaji pokok para ASN tak mengelak, namun para pegawai Pemkab Meranti berharap haknya (TTP) dikeluarkan guna menutupi kebutuhan rumah tangga lainnya. Mirisnya ASN terpaksa berhutang, Bahkan hal itu juga dilakukan oleh beberapa Aparatur Sipil Negara lain di lingkungan Kepulauan Meranti.

"Gaji kami (ASN red.) saat keluar mas, langsung dipotong karana untuk bayar hutang di bank, SK juga dah bergadai mas. Kami selama ini tergantung kepada Tambahan Penghasilan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Jadi gimana kalau tambahan penghasilan kami tak dikeluarkan sementara ada kebutuhan yang harus terpenuhi. Saya minta pemerintah bijak dalam masalah hak-hak Kami," ujarnya.

Keluhan serupa juga datang dari kalangan pejabat, di salah satu Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima tambahan penghasilan pegawai yang biasanya selalu dibayar sesuai kemampuan daerah.

“Saat ini banyak yang tinggal berharap di tambahan penghasilan pegawai atau TPP keluar. Kalau gaji ASN, umumnya sudah dijaminkan ke Bank. Tapi,  TPP belum ada sampai saat ini,” ungkapnya sembari berharap pihak yang berwenang segera memproses pencairan dana itu.

Dirinya juga menegaskan kalau memang hampir 1 semester ini tambahan penghasilan pegawai (TPP) belum ada keluar sama sekali. “Iya, memang belum dibayarkan sudah lima bulan. Apa daya, mau cerita sana sini, kami takut dicoret dan di pindahkan,” ungkapnya, Rabu (17/07/2024).

Hal tersebut mendapat sorotan dan reaksi dari Syamsul selaku Ketua Laskar Melayu Riau (LMR) dirinya kesel apa yang terjadi saat ini.

"Bisa bisanya 5 bulan tambahan penghasilan tak dibayarkan oleh Pemkab. Kemaren kan pak bupati bilang sendiri pada tanggal 30 Mei 2024 lalu akan melakukan pencairan untuk insentif para pegawai yang masih terhutang, Kemudian akan dibayarkan lagi 1 bulan di bulan juni, jika Nanti tak cukup juga bulan juni, maka bulan 7 kita bayar lagi. Kita lunaskan, agar tidak ada lagi hutang pemda," Ungkapnya meniru ucapan bupati beberapa bulan lalu, Kamis (18/07/2024).

Dirinya juga menyampaikan terhadap pernyataan Bupati pada beberapa bulan yang lalu hanyalah politik dan angin surga.

"Apakah yang diucapkannya oleh pak bupati beberapa bulan yang lalu hanyalah politik dan angin surga saja, kita sama sama tau siapa calon bupati saat ini. Katanya (Plt Bupati red.) di periode pemerintahannya, tetap komit membayar hak ASN dan hak desa full satu tahun sesuai DPA, tapi apa buktinya ini sudah bulan berapa," Ucap Syamsul kepada media dengan nada kesalnya.

Ditambahkan, Persoalan Tambahan Penghasilan para pegawai Pemkab Meranti sudah kemana-mana, baik di warung kopi hingga sampai di tempat ibadah.

"Membincangkan terkait TPP yang tidak dibayarkan selama 5 bulan lebih sering dibicarakan di kedai kopi, rumah makan hingga ke masjid musholla," tambahnya.

Saya harap "untuk para calon Bupati dan wakil bupati yang akan maju di Pilkada tahun 2024, untuk dapat berikan terobosan trobosan yang bersifat membangun kepulauan meranti, Jangan menjadi bupati dan wakil bupati sebagai ajang mencari kekayaan pribadi. Pilkada menuntukan nasib ASN dan masyarakat kedepan jangan salah pilih! Pengalaman masa sekarang jangan sampai ter ulang!!!," Harapan Syamsul yang diketahui salah satu pejuang tokoh Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti.(Sang/sl)