Suaralira.com, SIAK (RIAU) - Proses pemilihan Direktur Utama PT Bumi Siak Pusako (BSP) menuai perhatian luas berbagai elemen masyarakat. Kali ini, dukungan penuh datang dari Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Siak Pesisir Riau (PKSR), Said Usman Abdullah yang menyatakan apresiasi atas komitmen Bupati Siak, Afni Zulkifli, dalam memastikan proses seleksi dilakukan secara terbuka, profesional, dan bebas intervensi politik.

Sudah saatnya BSP sebagai perusahaan kebanggaan masyarakat Siak dikelola oleh figur terbaik melalui proses yang terbuka dan dapat diuji akuntabilitasnya. Kami dari PKSR mendukung penuh langkah Bupati Siak,” ujar Said Usman kepada media ini, Sabtu (14/6/2025).

Sejarah dan Dinamika BSP: Perusahaan Milik Anak Negeri PT Bumi Siak Pusako (BSP) lahir dari semangat kedaulatan energi lokal. Didirikan pada tahun 2001, BSP adalah satu dari sedikit BUMD yang bergerak di sektor hulu minyak dan gas bumi, dan merupakan wujud nyata dari perjuangan Pemerintah Kabupaten Siak bersama tokoh-tokoh lokal dalam merebut kembali hak pengelolaan sumber daya alam dari tangan korporasi multinasional.

Berawal dari pengambilalihan Wilayah Kerja CPP (Coastal Plains and Pekanbaru) dari Caltex, BSP kini menjadi kebanggaan Riau, khususnya Kabupaten Siak. Tak hanya sebagai simbol kemandirian daerah, BSP juga menjadi lokomotif pendapatan asli daerah (PAD), penyedia lapangan kerja, dan mitra sosial bagi masyarakat.

Namun perjalanan BSP tak selalu mulus. Dalam dua dekade terakhir, dinamika internal—termasuk isu profesionalitas direksi, kepentingan politik, dan tekanan pasar migas global—sempat menjadi tantangan serius. Hal ini membuat masyarakat mendambakan perubahan dan penyegaran manajemen melalui cara yang lebih transparan dan berintegritas.

Komitmen Bupati Siak dan Harapan Tokoh Adat Dalam RUPS yang akan datang, Bupati Siak Afni Zulkifli telah menegaskan tidak akan ada penunjukan langsung. Semua calon akan melalui fit and proper test oleh panitia seleksi profesional, dan hasilnya akan dibuka ke publik. Komitmen ini disambut positif oleh banyak pihak, termasuk PKSR.

“Langkah Bupati Siak adalah terobosan. Jangan sampai BSP dijadikan alat politik. Kita butuh kepemimpinan yang bersih, punya integritas, dan tahu seluk-beluk bisnis migas,” ujar Said Usman Abdullah, tokoh Siak yang juga dikenal aktif dalam isu-isu energi nasional.

PKSR yang merupakan wadah masyarakat Melayu Siak di perantauan, menilai transparansi ini penting demi masa depan BSP. “Ini perusahaan rakyat. Sudah waktunya dikelola oleh yang terbaik, bukan yang dekat dengan kekuasaan,” imbuhnya.

Harapan dan Jalan ke Depan BSP kini memasuki fase krusial dalam sejarahnya. Dengan cadangan minyak yang mulai menipis dan tantangan bisnis energi global yang semakin ketat, hanya kepemimpinan yang visioner dan bersih yang dapat membawa BSP kembali berjaya. Proses seleksi direksi bukan hanya soal jabatan, tapi soal masa depan Siak dan kedaulatan energi lokal.

Masyarakat kini menanti: apakah transparansi ini hanya janji atau benar-benar menjadi awal baru bagi BSP?. "Kami ingin lihat BSP dikelola oleh orang yang bukan hanya pintar, tapi juga punya hati untuk rakyat dan mampu menjaga marwah Melayu di industri energi,” ujar Said Usman Abdullah. (ade/ sl)