JAKARTA, SUARALIRA.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta manajamen anggaran daerah diganti dari pola money follow function, menjadi money follow programme. Hal ini agar anggaran tepat sasaran sesuai program prioritas masing-masing pemerintah daerah.

 

Jokowi menjelaskan, mengacu pada pola money follow function, maka jika suatu daerah punya anggaran belanja modal Rp 300 miliar hanya habis dibagi untuk dinas-dinas. Sedangkan program prioritas daerah tak akan terwujud.

 

"Jangan money follow function. Punya anggaran katakanlah belanja modal Rp 300 miliar misalnya. Semua dinas dibagi-bagi. Kalau gitu diteruskan, nggak akan jadi barang. Percaya saya, nggak akan jadi barang, percaya," ujar Jokowi dalam sambutan di Rakernas Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/08/2016).

 

Sedangkan, jika mengacu pada pola money follow programme, maka anggaran belanja disalurkan pada program prioritas yang telah ditetapkan. Jika pola seperti ini dijalankan, maka program prioritas di daerah akan terwujud.

 

"Programnya apa lalu duitnya arahkan ke situ. 77,5 persen arahkan, pasti jadi barang. 3 tahun arahkan ke sana jadi nanti, pindah ke program lain. Jangan semuanya diberi dikit sini, dikit sini, dikit sini. Hilang, baunya saja nggak akan," tutur Jokowi.

 

"Jadi harus fokus saja. Kalau misalnya mau fokus, 3 tahun mau benahi pasar tradisional supaya Kabupaten bisa punya pasar tradisional yang baik. Sudah, 77 persen fokus ke situ," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu

 

Jokowi meminta kepada para anggota DPRD mengawal pemerintah daerah dalam menerapkan manajemen anggaran, sehingga mengacu pada pola money follow programme ini. 

 

"Ini yang bisa memutuskan yang punya hak bujet. Berarti bapak ibu dan saudara-saudari semuanya. Kalau eksekutif mengajukan seperti itu, legislatif juga harus berani menolak," tegas Jokowi. (dtf/sl)