JAKARTA, suaralira.com - Antusiasme masyarakat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk posisi di Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tergolong tinggi.

 

Memasuki hari kedua kemarin, tercatat sebanyak 451.672 orang yang mengakses portal sscn.bkn.go.id . Dari jumlah itu, 159.692 orang berhasil membuat akun pendaftaran. Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, selama dua hari terakhir belum semua orang yang mengakses situs pendaftaran berhasil membuat akun dan melakukan pendaftaran. 

 

“Calon pelamar yang sudah berhasil mendaftar baru mencapai 85.000. Sungguh fantastis, padahal ini baru hari kedua,” ujarnya. Seperti sebelumnya, pada hari kedua ini kendala yang dialami masih sama, yakni verifikasi nomor induk kependudukan. Untuk mengantisipasi hal itu, Ridwan mengatakan pihaknya membuka situs yang bisa diakses oleh seluruh calon pelamar, yaitu sscnhelpdesk.-bkn.go.id . 

 

Selain itu pihaknya menyediakan call center Halo Dukcapil bagi pendaftar yang terkendala nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK). “Kami sekarang menyediakan helpdesk yang terbuka bagi calon pelamar dan memudahkan jika ada yang merasa mengalami kesulitan mendaftar,” kata Ridwan.

 

Pendaftaran CPNS secara online untuk MA dan Kemenkumham ini dibuka sejak 1 Agustus dan akan berakhir pada 31 Agustus 2017. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, meskipun saat ini seleksi CPNS dibuka, pemerintah tetap menerapkan minus growth, yakni penerimaan CPNS tidak akan melebihi jumlah PNS yang pensiun. 

 

“Saat ini jumlah PNS yang pensiun mencapai 100.000 per tahunnya. Untuk itu kita terapkan sistem minus growth . Dengan sistem ini kita hanya akan menerima tidak lebih dari 50.000 pegawai dengan formasi khusus,” ujarnya. Selain itu Asman mengatakan pemerintah tidak akan membuka formasi umum yang bersifat fungsional ataupun administratif, melainkan hanya membuka formasi khusus yang sangat diperlukan. 

 

“Ke depan, pemerintah juga hanya akan membuka formasi khusus yang sangat diperlukan seperti peneliti untuk LIPI, perekayasa teknologi untuk BPPT, serta dosen untuk berbagai universitas negeri yang masih kekurangan tenaga pendidikan,” katanya. Sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan, kendala pendaftaran yang dialami calon pelamar hanya persoalan teknis.

 

Dia menjamin hal tersebut bisa cepat teratasi. “Tinggal nanti ketemu tim teknis BKN dan Dukcapil. Lalu kita juga ada call centre-nya yang bisa dihubungi,” paparnya. Zudan mengatakan penggunaan NIK sebagai verifikasi registrasi CPNS bukan yang pertama kali. 

 

Terakhir, verifikasi memakai NIK juga digunakan saat rekrutmen sekolah kedinasan. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Ninik Rahayu mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap proses seleksi CPNS, termasuk dalam proses pendaftaran yang saat ini tengah digelar. “Kemenkumham sempat meminta agar kami masuk tim seleksi. Tapi kami tolak. Kami akan lakukan pengawasan terhadap proses rekrutmennya,” kata dia.

 

(okz/ sl)