JAKARTA (suaralira.com) - Bank Indonesia meyakini hasil dari amnesti pajak periode pertama akan mendongkrak perekonomian Indonesia. Dari perolehan yang tercatat hingga 30 September 2016 lalu, uang tebusan mencapai Rp97,2 triliun, sementara dana deklarasi dan repatriasi masing-masing tercatat sebesar Rp3.621 triliun dan repatriasi Rp137 triliun.

\Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan, pencapaian uang tebusan yang diterima bisa menutup defisit anggaran.

Hasil Amnesti Pajak Genjot Perekonomian

“Defisit anggaran tadinya ada risiko membesar. Sekarang dengan adanya amnesti pajak yang cukup baik, defisist anggaran pemerintah bisa dikendalikan,” katanya di sela-sela temu wartawan daerah, Senin (3/10). Defisit anggaran sendiri diprediksi makin melebar dari sebelumnya 2,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar Rp296,7 triliun. Di dalam APBN-P 2016 defisitnya menjadi 2,7 persen atau setara Rp338,8 triliun. Pemerintah pada awalnya menetapkan defisit anggaran sebesar 2,15 persen, lalu berubah menjadi 2,35 persen. Kemudian dinaikkan lagi menjadi 2,5 persen, lalu kembali naik menyentuh 2,7 persen.

Jika dalam periode kedua ini amnesti pajak berjalan mulus, Mirza memastikan ekonomi negara akan lebih baik dan dapat menumbuhkan optimisme. “Inflasi yang terkendali dan situasi ini akan semakin membaik. Hasil amnesti pajak baik, defisit anggaran pemerintah bisa dikendalikan, angka-angka makro membaik, maka PDB juga akan baik,” ujarnya.

Pertumbuhan PDB yang diprediksi pemerintah saat ini, kata dia, cukup konservatif di angka 5,1 persen. Mirza sendiri memperkirakan tahun ini angkanya sebesar 5 persen. Sikap yang konservatif ini, menurut Mirza, dinilai cukup aman dan tepat. “Daripada nanti ada revisi lagi,” ugkapnya. Selain itu, BI juga melihat perekonomian Cina yang sudah menyentuh angka 6,7 persen. Tren tersebut diperkirakan akan terus berlanjut. Suku bunga acuan AS diperkirakan terus meningkat hingga 2,5 prsen. “Masyarakat menilai ini cukup baik. Dari faktor eksternal baik, juga dalam negeri dengan adanya amnesti pajak,” pungkasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan memang yang masih menjadi pertanyaan pemerintah adalah dana repatriasi yang masih belum sesuai harapan. Pemerintah sangat berharap bisa meraih dana repatriasi lebih dari Rp130 triliun pada tahap kedua. ”Jadi diharapkan semuanya fifty-fifty repatriasi, dalam negeri, dan luar negeri. Masih kita harapkan dana dari luar negeri bisa masuk,” ujar JK di kantor Wakil Presiden, Senin (3/10) sore.

Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukan hingga kemarin, jumlah dana repatriasi itu mencapai Rp137 triliun. Deklarasi dana dalam negeri mencapai Rp2.539 triliun. Sementara deklarasi luar negeri Rp952 triliun. Total uang yang dideklarasikan Rp3.629 triliun. Sedangkan dana tebusan mencapai Rp97,2 triliun dari target Rp165 triliun.(riaupos.co)