PEKANBARU (suaralira.com) - Markas Kepolisian Daerah (Polda) Riau jadi sasaran unjuk rasa, Selasa (4/10/2016) siang. Kali ini Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi, Kolusi (Amril) menggelar demonstrasi di depan gerbang, menuntut polisi menyelesaikan dugaan korupsi di Pemkab Bengkalis.

Pendemo yang berjumlah puluhan orang tersebut mendesak agar Polda Riau mengusut dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) di Bengkalis, serta dugaan ijazah palsu Bupati di sana, yang ditenggarai digunakan saat maju mencalonkan diri, waktu lalu.

Ada dua tuntutan yang disampaikan, pertama meminta Polda dan Kejati Riau bahkan KPK untuk segera turun tangan memproses dugaan tersebut. "Mulai dari Bansos hingga ijazah palsu. Kenapa penegak hukum tak bergeming," kata koordinator lapangan, Mirwansyah.

Mereka menilai, ijazah sarjana yang diduga palsu ini adalah contoh cara yang kotor untuk mendapatkan jabatan. "Ijazah bupati diterbitkan tahun 2002, sementara kampusnya berdiri 1 Januari 2001, masa dalam setahuan sudah lulus, aneh ini," lanjut dia.

"Juga soal dugaan Bansos ketika bupati masih menjabat sebagai anggota DPRD Bengkalis. Kami minta Kapolda yang baru ini bisa memproses itu. Jangan diam saja," ucap Mirwansyah. "Dua tuntutan ini yang kami minta dituntaskan," singkatnya dengan pengeras suara.

Cukup lama pengunjuk rasa berorasi di gerbang Mapolda Riau. Mereka juga membawa spanduk tuntutan dengan foto wajah sang bupati, dengan tulisan-tulisan tuntutan yang mereka sangkakan.

Di Polda sendiri, unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan pihak kepolisian, mulai dari Polsek, Polresta dan Polda Riau. Setelah bertemu perwakilan Polda, massa kemudian membubarkan diri dengan menggelar longmarch.

Unjuk rasa ini sempat membuat arus lalu lintas di depan Polda Riau tersendat sementara waktu. Sebelum dari sini, massa terlebih dahulu menggelar aksi serupa di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.