JAKARTA (suaralira.com) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (Setnov)  mengingatkan pemerintahan pusat untuk terus memprioritaskan pembanguan infrastruktur daerah terpencil seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Infrastruktur yang perlu diutamakan untuk mendorong pemerataan ekonomi adalah akses transportasi serta listrik, juga mengembangkan UKM dengan dibantu pinjaman dengan suku bunga yang rendah.

 

“Pemerintah sudah  memprogram pembangunan daerah terpencil  dengan merealisasikan di beberapa daerah tetapi masih harus merata seluruh Indonesia. Terutama  di Kalimantan serta Papua, daerah ini sangat memerlukan sentuhan perhatian,” kata Setnov saat membuka dalam Indonesia Economic Outlook 2017 Partai Golkar di Hotel Mulia, Kamis (15/12/2016).

 

Seminar menghadirkan pembicara dua menteri yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto, Setnov menginginkan agar rakyat di daerah terpencil merasa bahwsa pemerintahan sekarang ini memperhatikan juga  mereka di sana.

 

Menurut Setya, selain itu, level inklusi keuangan masyarakat juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan akses kredit perbankan. Karenanya, Setya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperluas akses Kredit Usaha Rakyat melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV.

 

"Saat ini, hanya 22 persen UMKM dari total 57,8 juta UMKM yang memiliki akses kredit ke perbankan. Alhasil, pangsa kredit UMKM dari kredit perbankan masih di bawah 20 persen," ujarnya.

 

Partai Golongan Karya (Golkar) optimistis tahun depan perekonomian Indonesia bisa tumbuh 5,2 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, 5,1 persen.

 

"[Target ekonomi pemerintah tahun 2017] ini merupakan target yang realistis dan berbagai prediksi pun mengatakan memang pertumbuhan akan berkisar di angka 5,1 persen. Namun demikian, Partai Golkar optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan akan bisa mencapai minimal 5,2 persen," katanya.

 

Setya mengungkapkan optimisme tersebut dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, adanya perluasan basis pajak sebagai dampak dari program amnesti pajak.  Kedua, pembangunan infrastruktur yang dalam pemerintahan ini menjadi prioritas pemerintah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Ketiga pemerintah juga telah merilis paket deregulasi kebijakan yang dipercaya akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia yang bisa meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan.

 

“Terakhir, keyakinan konsumen hingga kini masih terjaga sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga diharapkan bisa meningkat, “ katanya.

 

Lebih lanjut, Setya juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus memiliki dimensi keadilan. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bisa melibatkan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama lapisan masyarakat paling bawah.

 

“Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dalam beberapa waktu terakhir ada di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional. Akibatnya, perbaikan kesenjangan ekonomi Indonesia masih terhambat, “ katanya.

 

(bbg/sl)