JAKARTA (suaralira.com) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) mengingatkan kepada pihak Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dan Kementerian Pariwisata, untuk segera menggesa pengerjaan insfratuktur jalan khususnya yang menuju lokasi objek-objek wisata.

 

Senator Riau Ghafar Usman, Maimanah Umar dan Rosti Uli Purba sepakat, bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan apa yang menjadi permintaan dari Provinsi Riau, Bupati/Walikota se-Riau yang hadir dalam rapat koordinasi di Gedung DPD RI, Kamis (15/12/2016) siang.

 

"Pada intinya memang, dari pemaparan pihak Kementerian, anggaran pembangunan jalan nasional dari APBN, itu sudah disahkan jadi tidak bisa diubah lagi. Namun ini akan tetap kita perjuangkan, mudah-mudahan di anggaran perubahan maupun APBN tahun depan bisa dilaksanakan," ujar Ghafar Usman seperti dilansir goriau di komplek Parlemen, Senayan.

 

Lanjut dia, dari hasil rapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa KemenPUPR sudah menganggarkan anggaran sebesar Rp1,7 triliun lebih baik untuk pembangunan jalan di kawasan Kuala Enok, Pulau Rupat dan Pekanbaru-Dumai.

 

"Jadi untuk permintaan seperti yang disampaikan pak Syamsuar, Pak Harris dan Pak Sekda Inhil pihak Kementerian sudah mengiyakan, tapi tidak ditahun 2017," katanya.

 

Namun demikian, kata Ghafar Usman, pihak Kabupaten/Kota dan bahkan Provinsi Riau tidak bisa serta merta hanya mengandalkan dana APBN. "Anggaran pusat itu kan sifatnya bantuan, jadi tentunya pihak daerah harus berusaha juga. 

 

Ibaratnya begini, kalau kita ingin bantuan pusat, harus pintar-pintar menjemput bola juga, kalau kita diam ya mereka akan diam. Nah inilah tugas kita dari DPD untuk menjolok anggaran tersebut," paparnya.

 

Desakan dan perjuangan DPD ini kata dia, karena melihat kondisi khususnya dunia pariwisata Riau yang sudah mulai membaik dan dilihat dari kunjungan wisatawan luar negeri khususnya di Siak, Pelalawan, Pekanbaru dan Kampar, tahun ini meningkat 90%.

 

"Melihat potensi dan jumlah kunjungan wisman ini maka mau tidak mau Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sudah harus memikirkan jalan keluar khususnya pada insfratuktur jalan yang saat ini jauh dari layak. Apalagi akses ke Bono," jelasnya.

 

Yang kedua kata dia, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Riau, tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah saja, tapi menurutnya juga harus pintar-pintar menggandeng pihak swasta. Gr/sl