PEKANBARU (suaralira.com) - Banyaknya keluhan masyarakat mengenai tarif parkir yang diluar ketentuan Perda di Pekanbaru. 

 

Untuk mengatasi masalah ini, Kepala UPTD Parkir Dishub Bambang Armanto SH, dalam waktu dekat ini pihaknya berencana segera membentuk tim terpadu untuk penertiban dan penindakan.

 

"Sebelumnya, kami akan rapat dahulu dengan Satpol PP, TNI/POM AD, Satlantas dan juga Satreskrim Polresta Pekanbaru. Dari rapat ini nanti tentu kita berharap bisa menertibkan jukir nakal," kata Bambang, Ahad, 26 Februari 2017.

 

Dalam agenda rapat ini kata Bambang, yang menjadi poin penting yakni soal keluhan masyarakat, karena masih adanya oknum jukir mengutip retribusi di atas ketentuan, sementara yang tarif resmi itu Rp1.000 untuk sepeda motor, dan mobil Rp2.000. Di atas ini berarti melanggar ketentuan dan harus ditindak secara hukum.

 

Untuk itu, disebutkan Bambang, dalam melakukan penertiban terhadap jukir nakal ini, maupun parkir illegal, tidak bisa hanya dilakukan oleh Dishub saja, akan tetapi semua pihak terkait harus ikut bersama-sama memantaunya.  

 

Kapan rapat bersama tim terpadu ini akan dilaksanakan? Bambang mengatakan saat ini koordinasi sudah dilakukan, tinggal penyesuaian waktu saja. "Dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah terlaksana," sebutnya lagi.

 

Ditegaskan Bambang, pihaknya sudah selalu menegaskan kepada seluruh koorindator parkir, untuk menyampaikan kepada jukir-jukir yang dipekerjakan, supaya menarik retribusi parkir umum itu sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

 

"Bahkan, terhadap koordinator parkir kami tegaskan, jika tidak bisa mengindahkan arahan kami, maka akan kami cabut izinnya," tegas Bambang.

 

Tidak hanya masalah jukir, hal yang juga menjadi sorotan saat ini adalah trotoar dijadikan tempat parkir dan jualan. Dikatakan Bambang, masalah ini juga menjadi perhatiannya. 

 

"Dan sekali lagi, masalah ini juga kami minta dukungan dan pengertian masyarakat. dan tentunya kami juga akan melakukan penertiban soal ini, dan juga solusi," tutupnya. sky/sl