JAKARTA (suaralira.com) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR berjanji akan menuntaskan persoalan kasus sengketa lahan antara petani Telukjambe, Karawang, Jawa Barat dengan PT Pertiwi Lestari (PL) yang sudah beberapa tahun belum selesai. Sejumlah pihak terkait dengan permasalahan tersebut, akan segera dipanggil untuk mencari solusi terbaik.

 

“Kami prihatin setelah mendengar cerita nasib petani Telukjambe. Kenapa masalah ini masih terjadi. Apalagi kami dengar ada petani yang berjalan dari Karawang hingga Jakarta, “ ujar Ida Fauziah saat menerima 10 perwakilan petani dari Serikat Tani Telukjambe Bersatu (STTB) di ruang F-PKB gedung DPR Jakarta, Kamis (23/3).

 

Dari rapat Fraksi PKB, kata Ida Fauziyah, pihaknya sudah meminta agar Komisi II DPR segera memanggil pihak-pihak yang terkait dengan masalah sengketa lahan ini guna meminta klarifikasi. "Kita punya Wakil Ketua Komisi II DPR dari F-PKB, agar dicarikan solusi yang terbaik untuk masalah ini," tambahnya.

 

Lebih jauh Ida berharap agar pemerintah lebih terbuka pikirannya terhadap masalah ini dan agar  berpihak kepada nasib petani. "Apalagi ini masalah lahan pertanian. Harus mendapat perhatian serius. Saya miris dan tak sanggup kalau harus berjalan kaki ke Istana, seperti bapak-bapak ini," katanya.

 

Dalam pengaduannya, STTB mengadukan permasalahan pihaknya tidak menerima lahannya diratakan dan menuntut pencabutan hak guna bangunan milik PL  karena berdiri di atas hutan negara.  Bahkan permasalahan yang belum tuntas sejak 2016 kata Harris, pada Selasa (14/3) lalu, sebanyak 30 petani berjalan kaki dari Telukjambe sampai Jakarta.

 

Dalam pernyataan sikapnya, STTB menuntut pencabutan IMB PL  yang dikeluarkan Pemkab Karawang dan mendukung surat Kemenhut yang dilayangkan ke Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) dan menghentikan kegiatan PL karena menyengsarakan rakyat.

 

"Paling tidak, ada pencabutan HGB, kemudian pulangkan petani ke lokasi semula. Tadinya ada rumah, ya harus ada rumah, karena lahannya diratakan. Jangan biarkan kami terusir dari negeri sendiri," ujar Kordinator STTB, Haris.

 

Haris menjelaskan konflik terjadi sejak Oktober 2016. Massa sempat menginap di LBH Jakarta dan kantor KontraS. Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Karawang sudah membujuk massa pulang ke Karawang.

 

"Sebenarnya kita sudah dari bulan 10 lalu pascabentrok dengan preman dari perusahaan. Waktu itu menginap di LBH Jakarta, sama di KontraS, sempat dibujuk oleh Bupati Karawang. Pikir petani, pulang ke lokasi, ternyata ke rusunawa," ujarnya.

 

(bbg/sl)