Indragiri Hulu, suaralira.com - Perlu diingat bahwa noda hitam yang diduga ditinggalkan oleh Khairizal saat menjabat Kadis Pertambangan Inhu, Riau diantaranya hilangnya 4 unit mesin PLTD Telul Erong aset milik Pemkab Inhu.

 

Mesin tersebut merupakan 4 unit dari jumlah 9 unit. Yang 5 unir mesin PLTD berada di Pangkalan Kasai.

 

Proyek pengadaan ini menelan dana APBD Inhu tahun 2003 Rp34 milyar era mantan Bupati Inhu, Drs. Raja Thamsir Rachman.

 

Era Bupati Inhu, H. Yopi Arianto ini tepatnya Kepala Distamben Inhu dijabat Khairizal akhir 2013 silam malah dibiarkan 4 unit mesin PLTD ini hilang.

 

Pemkab Inhu melalui Distamben tidak berupaya melaporkan hilangnya 4 unit mesin PLTD ini ke pihak penegak hukum dengan serius. Sepertinya jadi tanda tanya berbagai pihak.

 

Ya, saat Wakil Bupati Inhu dijabat H. Harman Harmaini, SH sempat memaparkan bahwa hilangnya 4 unit mesin PLTD tersebut tak terlepas dari dugaan konspirasi beberapa pihak.

 

Makanya, penegak hukum mesti gencar mengusut kasus ini dengan terlebih dahulu manggil Khairizal dan Harman Harmaini dan kemudian pihak yang paling bertanggung jawab lainnya.

 

Jika mengharafkan Pemda Inhu sendiri yang melapor itu tidak mungkin. Buktinya selama ini aktor dan pelakunya tidak juga tertangkap.

 

Karna sudah dibahas dalam rapat pertemuan  antara Pemkab Inhu dengan Wartawan dan LSM di kantor Bupati Inhu diantaranya membahaa asset daerah. Pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Bupati Inhu, Khairizal sang mantan Kadistamben Inhu itu. Namun saat dibahas masalah hilangnya 4 unit mesin PLTD malah Khairizal terdiam dan diteruskan masalah asset lainnya.

 

LSM GPAK melalui Kepala Divisi Pembangunan, B. Salim menanggapi hal tersebut dengan serius. Ia menyayangi sikap Pemkab Inhu yang bungkam. Atas sikap Pemkab Inhu terkesan cuek tersebut maka pihaknya akan melaporkan hal ini ke Kapolri di Jakarta, ya kita akan melaporkan kasus ini langsung ke Kapolri dan Mendagri, karna pihaknya punya dokumen terkait masalah ini. " maka hal ini dan sikap Pemkab Inhu bungkam akan dilaporkan ke Mabes Polri dan Mendagri serta Menpan RB," tegasnya.***(Harmaein)