LAMPUNG SELATAN, suaralira.com - Guna meningkatkan kesadaran dan bimbingan kepada masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana sedari dini, pemerintah telah menyiapkan agar kurikulum terkait kebencanaan untuk masuk ke dalam pendidikan siswa dan masyarakat.

“Pendidikan mengenai kebencanaan akan dimulai di bulan Januari ini baik di tingkat sekolah maupun di tingkat masyarakat,” kata Presiden RI Joko Widodo dalam pernyataannya saat melakukan peninjauan ke Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung yang merupakan salah satu wilayah terdampak bencana pada Rabu (2/1/2019) siang.

Pendidikan tersebut, lanjut Presiden, terutama akan diberikan untuk siswa sekolah dan masyarakat di daerah-daerah yang kemungkinan adanya bencana itu besar, baik tanah longsor, gempa, atau tsunami.

Di Desa Way Muli, Kepala Negara meninjau kondisi hunian warga dan fasilitas umum yang rusak pascabencana dengan didampingi oleh Menko Polhukam Wiranto, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo.

Di Lampung Selatan sendiri, berdasarkan informasi yang didapat Presiden, tercatat sebanyak 118 orang meninggal sementara 490 rumah mengalami kerusakan. Banyaknya korban jiwa tersebut disinyalir karena rumah-rumah warga yang sebagian besar berada tepat di bibir pantai.

Penanganan Cepat

Presiden menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan penanganan cepat bagi para korban bencana tsunami di Selat Sunda yang ada di Lampung Selatan. Setelahnya, pemerintah akan segera melakukan pembangunan kembali rumah warga yang rusak akibat bencana tersebut.

“Tadi rakyat meminta agar segera rumahnya dibangun. Kita akan masuk ke situ, ke tahap rekonstruksi dan pembangunan. Tidak ada hunian sementara. Jadi langsung akan dibangun rumah,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan bahwa, pemerintah akan sekaligus melakukan relokasi terhadap wilayah hunian milik warga yang akan segera dibangun itu. Lahan seluas 2 hektare berjarak kurang lebih 400 meter dari lokasi semula telah disiapkan sebagai lokasi hunian baru yang relatif lebih aman dari bencana serupa.

Penataan tata ruang terutama bagi wilayah-wilayah yang berada di sekitar garis pantai, menurut Kepala Negara, sudah mendesak untuk dilakukan. Ia menyebutkan, untuk mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa akibat bencana salah satunya dapat dilakukan dengan penataan tata ruang itu.

“Kita tidak hanya berbicara sekarang, tidak hanya berbicara 5 tahun ke depan, tidak hanya berbicara 10 tahun ke depan. Tapi berbicara 20, 30, atau 50 tahun ke depan,” tutur Kepala Negara.***(rls/red)