BENGKALIS (RIAU), suaralira.com – Abrasi di Pesisir Kabupaten Bengkalis Riau persisnya pangkalan di Bengkalis, Bantan dan Rupat masih terus terjadi. Hal ini menjadi perhatian serius oleh DPRD Kabupaten Bengkalis karena dianggap abrasi telah lama ditinjau dan dipikirkan orang-orang yang tinggal di Pantai.

 

Dari pantauan Wakil Ketua DPRD H Indra Gunawan. Beberapa titik lokasi abrasi sangat memprihatinkan dan ini perlu penanganan serius oleh pemerintah kabupaten, dan provinsi, pemerintah pusat.

 

 

Eet yang dikenal sebagai orang yang ramah sering berdiskusi dengan masayarakat pesisir pantai. Banyak yang terkait dengan masalah keuangan membuat masayarakat menjadi terhambat, seperti bakau yang tidak bisa bertahan lama, hanyutnya kawasan wisata di pesisir pantai, dan juga termasuk lainnya.

 

Karena itu Wakil Ketua DPRD Bengkalis H Indra Gunawan Eet bersama rombongan DPRD bergerak cepat dan berkoordinasi dengan BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) di Jakarta yang di sambut langsung Sekretaris BNPP Dr Suhajar Diantoro MSi. 

 

Pertemuan di pimpin langsung oleh H Indra Gunawan. Segera diperkenalkan rombongannya satu persatu yakni Syahrial ST, Hendri, Rianto, dan H Tamrin Mali. Sebelum pokok pembicaraan dengan suasana masa lalu Bapak Suhajar menceritakan pengalaman karirnya.

 

Dia pernah menjadi Sekda Kepri dan Rektor IPDN dan sekarang masih dikelola sebagai Staf Ahli Kemendagri di Bidang Pemerintahan.

 

Indra Gunawan dengan keseriusannya tentang keputusan abrasi dan perundingan tentang ini harus mendapat perhatian bersama. Selain itu kita minta masukan terkait percepatan kualitas Infrastruktur Jalan dan penangan abrasi pantai di wilayah Perbatasan Bengkalis yang bertitik di Pulau Rupat, Bantan dan Bengkalis.

 

Dana yang dikucurkan untuk pembangunan perlindungan pantai ini sedikit buat Pemda Kabupaten Bengkalis. Saat ini harus ada pembagian dana dari Pemerintah Provinsi dan Pusat agar dapat mengatasi abrasi dan perbatasan ini tidak berlarut-larut.

 

"Ada 6 prioritas yang diambil dalam rangka penanggulangan abrasi di pulau-pulau terdepan di Kab. Bengkalis dengan total anggaran sebesar 1,143 Triliun. Kami harap BNPP mau bekerja sama dalam memprioritaskan permintaan ini", Jelas Indra yang akrab disapa Eet.

 

 

Sementara itu Syahrial yang merupakan anggota dewan dari dapil Rupat meminta perhatian pemerintah pusat agar bisa memberi jalan keluar yang terbaik dan tanggapan cepat untuk Kabupaten Bengkalis ini.

 

"Status kawasan strategis nasional yang disematkan pada Bengkalis jangan cuma sebutan saja tapi tidak diundang dengan keseriusan pemerintah pusat dalam menata Bengkalis. Hal ini baik dari segi kucuran dana APBN maupun bantuan lainnya", ujar Syahrial.

 

Deputi I BNPP Bidang Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara, Bapak Robert Simbolon menyetujui persetujuan yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Indra Gunawan Eet dan Syahrial ST tersebut. Dia mengatakan BNPP pada tahun 2015 telah menyambangi wilayah perbatasan di Bengkalis untuk melakukan observasi

 

"Memang benar abrasi yang terjadi di pantai di pulau Rupat dan Bengkalis dari tahun ke tahun semakin besar, sudah selayaknya menjadi prioritas dan perhatian khusus", Ungkapnya.

 

Namun, Robert mengutip kebijakan yang tidak sesuai dengan negara tetangga Meminta perencanaan terkait perbatasan di tempat ini.

 

 

Akhirnya setelah diskusi lebih lanjut, pihak BNPP kemudian dengan dinyatakan menyatakan semua perhatian untuk pulau Bengkalis dan Rupat akan dimasukkan dalam rencana kerja BNPP Tahun 2020-2024 yakni pada musyawarah nasional mendatang. Dengan itu, semoga pertentangan abrasi ini bisa teratasi lebih baik lagi.

 

Pertemuan kemudian ditutup dengan saling memberi tahu antara DPRD Kabupaten Bengkalis dan BNPP.

 

Hadir dalam pertemuan tersebut Radius Akima, selaku Sekretaris DPRD Bengkalis, Kabag Keuangan Safaruddin, H Muhammad Nasir Kabag Humas dan Protokoler serta staf peliput Bagus Satriadi serta pendamping Sumarhadi dan Taufik Hidaya.

 

Humas DPRD Bengkalis/ SL